Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Dadal Angkoro (tengah) sedang memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan BI Sulbar, Mamuju, Rabu, 17 Januari 2018. (Foto: Humas Pemprov Sulbar)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Ismail Zainuddin menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Rapat Koordinasi ini berlangsung di Kantor Perwakilan BI Sulbar, Rabu, 17 Januari 2018.

Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian inflasi di Sulbar selama tahun 2017. Ismail menuturkan, inflasi di Sulbar pada tahun 2017 sebesar 3.97 persen—lebih tinggi dari inflasi sebelumnya.

Untuk itu, kata Ismail Zainuddin, para instansi terkait harus bisa membuat terobosan-terobosan baru sebagai solusi mengatasi masalah meningkatnya inflasi Sulbar.

“Tugas kita semua sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus menjaga kestabilan harga dengan melakukan semua hal yang bisa dilakukan, terutama menjalin kordinasi kepada semua OPD di daerah. Saya juga mengajak para pimpinan OPD mengoptimalkan APBD dalam rangka memaksimalkan infrastruktur,” kata Ismail Zainuddin.

APBD tahun ini, sebut Ismail lagi, Sulbar akan terus mendorong niaga dan produksi pangan di daerah-daerah serta akan memperkuat pengawasan distribusi pangan tersebut.

“Kita juga akan meningkatkan kekuatan agrobisnis karena kita sadar daerah kita adalah daerah pertanian bukan daerah industri. Terkait masalah beras, kita akan menggandeng BUMD untuk mengatasi masalah itu,” tandas mantan penjabat Bupati Mateng ini.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro, pada kesempatan tersebut menuturkan, selain untuk evaluasi pencapaian inflasi Sulbar di tahun 2017, rapat kordinasi tesebut juga mempersiapkan rumusan-rumusan kebijakan TPID.

Menurut Dadal, rumusan itu antara lain, mempercepat pembentukan BUMD, optimalisasi kampung nelayan, hilirisasi hortikultura, memperkuat pengawasan distribusi, dan memperbaiki pengelolaan pasca panen.

“Rumusan kebijakan ini akan disampaikan pada Gubernur Sulbar di bulan Februari nanti, karena inflasi merupakan suatu hal yang seluruh instansi harus terlibat dalam penyelesaiannya,” tutur Dadal.

Pada kesempatan tersebut, Dadal juga menyampaikan beberapa perbandingan inflasi Sulbar dan inflasi nasional.

Tahun 2017, sebut Dadal Angkoro, inflasi Sulbar mencapai 3.79 persen dan inflasi nasional mencapai 3.61 persen—lebih tinggi dari inflasi tahun 2016 Sulbar yang mencapai 2.23 persen dan inflasi nasional mencapai 30.2 persen. Sedangkan pada 2015 inflasi Sulbar mencapai 5.07 persen dan inflasi nasional mencapai 3.35 persen.

Dadal Angkoro juga membeberkan, beberapa komoditas penyumbang inflasi selama dua tahun terakhir. Untuk tahun 2016 antara lain bawang merah, beras, kacang panjang, mie kering, minyak goreng, cabai merah, cakalang, layang, bandeng dan cumi-cumi.

Tahun 2017, ada bandeng, cabai merah, daging sapi, layang, kakap merah, telur ayam ras, kelapa, cabai rawit dan beras.

Hadir pada rapat kordinasi tersebut, Ketua DPRD Sulbar Hj. Amalia Fitri Aras dan sejumlah anggota DPRD Sulbar, Kasrem 142/Tatag Letkol Muh. Imran, Kadis Perhubungan Khaeruddin Anas, Perwakilan BPS Sulbar, Perwakilan Bulog Sulbar dan Perwakilan beberapa OPD.

FADILAH Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR