Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (kanan) dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. (Foto: Humas Pemprov Sulbar)

Pekan-pekan ini, di lingkungan Pemprov Sulbar tidak juga sepi, tapi lantaran banyaknya pejabat pemerintah daerah tugas dinas di luar, maka ramainya di sana tidak seperti biasanya.

Di tahun pertama memimpin pemerintahan Sulbar, gubernur ABM dan tim yang ia bentuk memilih Jakarta tempat membahas APBD Sulbar. Kali ini—saat memulai membahas APBD Sulbar tahun 2020—ia memilih tempat di Makassar, Sulsel.

TRANSTIPO.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar menghadiri pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar pada Senin, 1 Juli 2019.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ali Baal mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan terwujud kesamaan persepsi terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020.

“Pertemuan ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun 2020, serta membutuhkan komitmen yang kuat untuk melakukan kerjasama yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah pemprov yang diawali dengan penyusunan APBD,” tutur Ali Baal.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (kanan) memukul gong tanda dimulainya acara Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar pada Senin, 1 Juli 2019. (Foto: Humas Pemprov Sulbar)

Ia juga mengatakan jika pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020 bertujuan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2020, sebagaimana diharapkan mengingat APBD sebagai salah satu instrument penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.

Olehnya itu, Ali Baal menekankan agar pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada, jika tidak akan berimplikasi kurang baik pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Perlu diketahui secara seksama, pengelolaan keuangan daerah jika tidak dilakukan secara baik sesuai ketentuan yang ada, maka akan mempunyai implikasi yang kurang baik terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah,” ungkap Ali Baal Masdar.

Selain itu, kata Ali Baal, dibutuhkan peran dan koordinasi Badan Anggaran DPRD Sulbar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Para pimpinan daerah di Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam acara pembukaan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar pada Senin, 1 Juli 2019. (Foto: Humas Pemprov Sulbar)

“Saya berharap komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga dapat ditingkatkan, demi menyukseskan visi Pemprov Sulbar Maju dan Malaqbiq,” tandas Ali Baal Masdar.

Terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mantan Bupati Polewali Mandar ini menjelaskan, hal itu dimaksudkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Diketahui, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua DPRD Sulbar Fitri Amalia Aras  dan jajarannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, ketua DPRD kabupaten se-Sulbar beserta badan anggaran, para sekda dan unsur tim anggaran pemerintah kabupaten se-Sulbar.

HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR