Pansus DPRD Sulbar tentang TBS ketika sedang bertemu dengan jajaran Kementan di Jakarta, beberapa hari lalu. (Foto: Alaluddin)

Betulkah perusahaan sawit pro petani? “Ah, mereka rampok petani,” kata Rayu.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Laman ini secara kebetulan berjumpa dengan Rayu, anggota Komisi II DPRD Sulbar, di sebuah ruang kecil di lantai satu DPRD Sulbar. Ruang laiknya kantin mini dewan yang mulai dialihfungsikan oleh Sekwan baru, dari sebelumnya tempat sholat.

Di ruang inilah, yang semua mati mati lampu dan hanya api ujung rokok yang jadi penerang, laman ini berdiskusi ria dengan Rayu, Hamid (eks DPRD Sulbar, dan seorang jurnalis senior, Alaluddin. Setengahkursi lainnya juga duduk sejumlah kawan-kawan, tapi ia tak hirau apa jadi bahan diskusi di satu meja lima kursi itu—yang transtipo.com tempati bersama empat orang lainnya yang disebut di atas.

Laman ini beruntung sebab beroleh copyan Peraturan menteri Pertanian Nomor 14/permentan/OT.140/2/2013 dari Rayu, maksudnya salah seorang staf Rayu. Kesinggahan Rayu di ‘warkop mini dewan’ ini rupanya sebagai penyela waktu sebelum rapat. Ketika ia lewat di lorong bawah kantor itu, ia dengar suara. “Makanya saya singgah, saya ga’ ada orang karena gelap, tapi saya dengarsuara ribut-ribut,” kata Rayu setengah bercanda.

Topik Pilkada pun meruap setibanya Rayu di ruang itu. topik baru pun mencuat: soal sawit, tepatnya kekisruhan harga TBS buah sawit. Sebulan lebih ini memang Rayu banyak omong seputar sawit lantaran tugasnya sebagai ketua Pansus DPRD tetang penetapan harga TBS ini. Ia memimpin 21 anggota tim, sebab 22 jumlah anggota pansus ini tapi ia genapkan sebagai ketua.

Rayu bicara blak-blakan soal invoice (dokumen nota pembelian buah sawit) perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sulbar. Dengan invoice inilah pansus DPRD lahir. Penetapan harga buah sawit sebenarnya sudah bertahun-tahun untuk setiap bulannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, perusahaan sawit, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dan wakil petani/pekebun sawit. Kelihatannya normal-normal saja, lancara-lancar saja.

Tapi itu sumir. “Mengada-ada itu. Sebab setiap kami minta untuk diperlihatkan atau diserahkan invoice yang mereka (perusahaan sawit, red) punyai tapi selalu tak diberikan,” kata Rayu di ‘warkop’ itu, Jumat menjelang sore, 24 Maret 2017. Dari hitung-hitungan Rayu—ia pakai kalkulator dalam handphonenya dengan rumus yang hanya dia yang paham—kemudian ditemukan angka, dari 10 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Sulbar, jika mereka beroleh untung dari selisih harga TBS yang ‘tak normal’, katakanlah Rp 400 saja selama sekian tahun beroperasi maka ditemukan angka dana petani yang “diambil” perusahaan sekitar Rp 50 miliar setiap bulan. Sebuah angka yang tak kecil. Yang paling sering disebut-sebut Rayu adalah perusahaan Astra dan Unggul, termasuk Trinity—yang walau perusahaan di Topoyo, Mateng, ini terbilang ‘jujur’ pada dalam soal harga.

Ada baiknya disudahi dulu obrolan di ‘warkop’ gelap itu lantaran Hamid juga sangsikan pendapat Rayu itu, tapi ia ungkapkan setelah Rayu beranjak dari duduknya karena sejumlah anggota pansus sawit sudah mulai berdatangan. Karena itu, sebentar lagi rapat kerja pansus dimulai.

Tapi sebelum ulas singkat isi rapat pansus, laman ini akan tampilkan sedikit data dari hasil pencarian di mesin Google. Apa itu? Kilasan data kilat tentang ‘profil singkat’ PT Astra Agro Lestari, Tbk dan PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Di mesin pencari data itu, Astra terbilang lengkap, sedangkan Unggul nyaris yang ada hanya “data-data setengah hati” yang ditampilkan. “Begitu memang kalau perampok, takut ditau,” kata Rayu pertelepon beberapa menit lalu.

PT Astra Agro Lestari, Tbk adalah—salah satu—perusahaan perkebunan sawit terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak 35 tahun lalu. Perusahaan ini telah membangun pabrik pengolahan minyak sawit (refinery) di Matra, Sulbar, dengan bendera PT Tanjung Sarana Lestari. Pada 3 Oktober 1988, perusahaan ini resmi berdiri dengan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

PT AAL fokus di bidang usaha perkebunan (pertanian). Terdaftar di bursa saham, Bursa Efek Indonesia (BEJ) dengan kode saham AALI. Rincian kepemilikan sahammnya: PT Astra Agro Lestari, Tbk sebanyak 79,68 persen, dan publik 20,32 persen. Dalam entitas anak perusahaan, AAL telah memiliki sejumlah perusahaan di Sulbar—selain terdapat di sejumlah provinsi di Indonesia.

Entitas anak perusahaan AAL di Sulbar, di antaranya: PT Letawa, tahun operasional komersial 1995; PT Surya Lestari, tahun operasional komersial 1997; PT Pasangkayu, tahun operasional komersial 1997; PT Mamuang, tahun operasional komersial 1997; dan PT Bhadra Sukses, tahun operasional komersial 1997. Lima perusahaan di bawah AAL ini bergerak di bidang perkebunan sawit. Dan, satu perusahaan yang bergerak di bidang manufactur dan jasa dengan tahun operasional komersial pada 2014, yakni PT Tanjung Sarana Lestari.

PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) tak ditemukan ‘profil singkat’ kantor induknya. Perusahaan ini berkantor pusat di Komplek Harmoni Plaza Blok E Nomor 15, Jalan Suryo Pranoto Nomor 2 Jakarta Pusat. Berdiri pada 1982 dengan kegiatan utama perkebunan kelapa sawit. Di Sulbar, beralamat di Jalan Poros Kakullasan Kecamatan Tommo, Mamuju, Sulbar. Produk usahanya CPO, minyak goreng dari minyak kelapa sawit. Dari penelusuran pelbagai sumber disebutkan, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT UWTL beroperasi di Kecamatan Baras, Matra, Sulbar.

PT Trinity Plantation Palmas bermarkas di Topoyo, Mateng. Perusahaan sawit yang satu ini, hanya ini yang bisa dibaca di mesin pencari Google. Kiprahnya di lapangan, hanya disa dibaca lewat sejumlah tulisan atau pemberitaan dari sejumlah media di Sulbar.

Rayu (dua dari kiri, memegang rokok) ketika sedang berdiskusi dengan sejumlah pihak di ‘warkop’ dewan Sulbar, Jumat sore, 24 Maret 2017. (Foto: Alaluddin)

Kembali ke pansus TBS sawit. Rapat Pansus DPRD Sulbar tentang Penetapan Harga TBS buah sawit berlangsung di sebuah ruang di Kantor DPRD Sulbar, Jumat sore, 24 Maret 2017. Rapat ini dipimpin oleh ketuanya, Rayu. Hadir tujuh anggota pansus lainnnya, seperti Tomi, Syamsul Samad, M. Sukardi M Noer, Firman Argo Waskito, Abidin, Muhammad Taufan, dan Haris Halim Sinring.

Duo tim eksekutif sebagai mitra kerja pansus ini, yakni A. Waris Bestari dan Kimoto, keduanya dari bidang perkebunan Dinas Pertanian Sulbar. Kedua bawahan di tim kerja eksekutif ini—dan juga bawahan di tempat kerja mereka—duduk terpaku hingga 30-an menit mendengar ‘cemoohan dari sejumlah anggota pansus. Dan yang paling keras, ya, datang dari ketua pansus sendiri, Rayu.

Salah satu pernyataan keras Rayu, “Saya selalu sebuah bawah perusahaan sawit di Sulbar ini perampok, terutama Astra dan Unggul. Saya sebut begitu karena mereka tak mau jujur, mereka tak mau menyerahkan dokumen yang jelas-jelas disebutkan dalam Permentan Nomor 14.”

Uraian penyerahan dokumen dimaksud, ikuti penyataan Tomi—salah seorang anggota pansus—dan anggota lainnya pada tulisan berikut.

Menurut Rayu, Astra dan Unggul tak mau serahkan dokumen invoice sebab di dalamnya ada kewajiban pajak. “Makanya saya selalu bilang mereka itu rampok dana petani sawit,” kata politisi PDIP ini begitu keras. “Jika mereka terbuka, ya, pasti ada denda. Dan itu lumayan besar, kisaran puluhan miliar setiap perusahaan. Makanya kita akan bahas secara detail bersama KPPU pusat,” kata Rayu, lebih keras lagi.

Bersambung

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR