Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sulawesi Barat Muhammad Ali Chandra (kedua kiri). (Foto: Humas Sulawesi Barat)

TRANSTIPO.com, Mamuju – TPAKD adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Selasa, 13 Maret 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) TPAKD Sulawesi Barat di lantai tiga Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Kegiatan ini untuk mensosialisasikan percepatan akses keuangan daerah. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sulawesi Barat Muhammad Ali Chandra mengatakan, akses keuangan daerah merupakan dasar pemahaman dalam menggunakan jasa keuangan daerah. Dan, sampai sekarang, yang menggunakan jasa keuangan tersebut belum berimbang dengan pemahamannya.

“Kami akan membuka ruang lebih banyak lagi untuk melakukan koordinasi yang diharapkan dapat mempercepat akses keuangan daerah. Kita juga akan membuat program yang bisa menjadi pendukung percepatan akses keuangan daerah di Sulawesi Barat agar lebih maju lagi,” urai Muh. Ali Chandra.

Untuk itu, sambung Ali Chandra, kami akan kukuhkan TPAKD pada 29 Maret mendatang, dan mulai besok (Rabu, red) kami akan berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masih kata Ali Chandra, dalam pembentukan TPAKD akan menggandeng beberapa OPD agar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat lebih maksimal lagi. Juga sosialisasi akses keuangan daerah cepat sampai ke masyarakat kecil, sekaligus mudah mengakses jasa keuangan dengan diawasi oleh OJK.

“Kita gandeng Bappeda karena semua yang akan kita lakukan tidak terlepas dari konsep pembangunan. Sehingga kita harap Bappeda masuk mendampingi kami. Kita gandeng juga beberapa OPD lain agar bisa membantu memberikan literasi tentang akses keuangan daerah, sehingga masyarakat mau meminjam kredit,” tambahnya.

Di tempat yang sama, perwakilan OJK Kantor Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Andi Yusuf membeberkan, OJK merupakan industri jasa keuangan yang akan mendukung semua program yang sejalan dengan visi misi OJK, yaitu mempercepat akses literasi keuangan-keuangan daerah.

“Sekarang bagaimana kita merumuskan strategi percepatan akses keuangan daerah yang dikoordinasikan oleh masing-masing tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD), karena Kemendagri juga memantau setiap daerah,” jelas Andi Yusuf.

Sebagai gambaran awal, lanjut Andi Yusuf, strategi itu melalui kinerja perbankan, perekonomian secara umum dan inklusi keuangannya, serta penyusunan program kerja dan peresmian TPAKD.

Andi Yusuf menambahkan, pembinaan pemerintah akan lebih banyak fokus pada kelompok-kelompok usaha kecil, dan sektor produksi seperti perikanan, pertanian, jasa dan industri.

“Data menunjukkan literasi keuangan Sulawesi Barat pada angka 26.90 persen sedangkan inklusinya 65,40 persen,” sebut Andi Yusuf.

Dari data dan fakta itu, Andi Yusuf bilang, “Di sini perlu didorong kehadiran perbankan, karena kita masih jauh di bawah Sulawesi Selatan dan dibawah rata-rata nasional. Silahkan pilah-pilah program nasional yang mendukung faktor percepatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya pembentukan TPAKD di kabupaten dan daerah-daerah.”

“Kami berharap dilakukan secepat mungkin, karena kami melengkapi dan mendorong program pemerintah daerah,” katanya.

Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia, perwakilan instansi perbankan dan perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

FADILAH Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR