Kepala BPSDM Sulbar Dr. Yacub F. Solon saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Diklat bagi Satpol-PP Sulawesi Barat di Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 16 Juli 2018. (Foto: Istimewa)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pada Senin pagi, 16 Juli 2018, di Mamuju, Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar bagi Polisi Pamong Praja Pemprov Sulbar.

Kegiatan ini berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rangas, Simboro, Mamuju.

Hadir selaku pembicara utama adalah Staf Ahli Gubernur Sulbar Ibrahim. Dalam paparannya, ia mengatakan, diklat dasar polisi pamong praja secara khusus dirancang dan ditetapkan untuk memaksimalkan kompetensi ASN yang diberi amanah dalam mengemban tugas sebagai polisi pamong praja.

“Saya ingin agar saudara mengikuti Diklat ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas sebagai polisi pamong praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Ibrahim di hadapan 30 orang Satpol-PP sebagai peserta Diklat.

Ibrahim menambahkan, untuk membentuk pribadi yang berkompeten sebagai polisi pamong praja, perlu dilaksanakan penguatan dan pembinaan melalui jalur Diklat yang mengarah kepada upaya peningkatan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan Bangsa, Negara dan Tanah Air.

Staf Ahli Gubernur Sulbar H. Ibrahim sedang mengalungkan ID Card kepada salah seorang peserta Diklat Dasar Pamong Praja di Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 16 Juli 2018. (Foto: Istimewa)

Selain itu, diperlukan pula peningkatan kompetensi agar menjadi modal dasar bagi ASN polisi pamong praja dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.

“Semoga ilmu yang saudara dapatkan bisa diimplementasikan dalam membangun Sulawesi Barat demi mewujudkan Sulbar yang maju dan malaqbiq,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat Dr. Yacub F. Solon, SH mengatakan, tujuan penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja pola 150 jam adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja.

“Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai polisi pamong praja dan mampu memahami, melaksanakan, menganalisis dan mengambil keputusan operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai polisi pamong praja,” ujar Dr. Yacub F. Solon, SH.

Kalau melihat identifikasi potret demokrasi di Indonesia, tambahnya, ada hal yang masih sangat urgent (pentig) yakni, masih lemahnya kompetensi dalam bidang pemerintahan.

Peserta Diklat dasar bagi Pamong Praja di Lingkungan Pemprov Sulbar di Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 16 Juli 2018. (Foto: Istimewa)

Olehnya, kata dia, kompetensi akan digenjot di seluruh Indonesia hingga 2019. Dalam kompetensi ada standar yang harus dipatuhi. Seperti ketika para pamong praja mengikuti Diklat saat ini.

“Kita semua sudah memiliki kompetensi, namun kompetensi yang kita butuhkan adalah kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Inilah tujuan utama mengapa polisi pamong praja ini perlu Diklat,” ujarnya.

Yacub berharap, pada 2019 baik pejabat struktural maupun fungsional sudah harus disertifikasi. Karena di Kemendagri sudah menerapkan sertifikasi yang didukung dengan menyiapkan anggaran kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.

“Setiap ASN memiliki hak 20 jam pelajaran Diklat setiap tahunnya juga untuk sertifikasi,” ujarnya.

Saat ini, jelas Yacub, kita memiliki sekitar 3.317 ASN se-Sulawesi Barat. Namun baru sekitar 40 persen di birokrasi struktural, sedangkan sisanya ada di fungsional. Selain itu, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Sulawesi Barat yang belum mendapatkan lembaga sertifikasi. Advertorial

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR