Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin saat mendengerkan pemaparan oleh setiap OPD, membahas perubahan anggaran yang berlangsung di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu, 12 Agustus 2017. (Foto: Ilham)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) kumpulkan pimpinan OPD Sulbar di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu, 12 Agustus 2017.

Pada pertemuan itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi oleh Sekprov Sulbar Ismail Zainudin, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana.

Pertemuan ini untuk mendengarkan paparan OPD terkait program APBD 2017 dan usulan program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2017.

Masing-masing pimpinan OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan program yang sudah dilaksanakan pada APBD 2017. Pemaparan pertama disampaikan oleh Kadis PU-PR Nasaruddin. Menurut Nasaruddin, di Dinas PU-PR sejumlah program telah berjalan, hanya saja terdapat beberapa paket pekerjaan yang tak sejalan antara nomenklatur kegiatan pada DPA dan kondisi lapangan. Ini akan disesuaikan dan diusulkan pada APBD Perubahan.

Pada Dinas PU-PR total belanja langsung sebesar Rp 233 miliar yang terbagi untuk beberapa item antara lain, pagu murni, dana alokasi khusus (DAK) untuk dua bidang yaitu Bidang Bina Marga dan Bidang PSDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Loan.

Paparan Kadis Pertanian Hamzah menyampaikan, tahun 2017 dinas pertanian mendapat pagu sebesar Rp 54 miliar lebih, terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung, terbagi untuk DAK dan DAU.

“Realisasi kegiatan sudah mencapai 77 persen, dan beberapa program akan direalisasikan pada APBD Perubahan,” kata Hamzah.

Hamzah melanjutkan, usulan pada APBD-P 2017, Dinas Pertanian Sulbar akan mengembangkan populasi ternak sapi dan kambing. “Optimalisasi produktivitas pertanian, Sulbar telah mendapatkan bantuan dari Kementan berupa bantuan traktor besar 4 unit dan traktor kecil 20 unit,” kata Hamzah.

Sementara Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Parman Parakkasi menyampaikan, anggaran tahun 2017 DKP telah realisasikan 34,11 persen: realisasi fisik 56 persen. Untuk kesejahteraan nelayan pesisir sudah dibentuk tim verifikasi mendata kelompok nelayan yang membutuhkan peralatan, seperti kapal nelayan yang berkekuatan 5 sampai 15 GT yang berjumlah 20 buah dan sedang dalam proses pengadaaan.

“Beberapa program yang sedang kami lelang adalah pengadaan kapal perikanan, kapal alat tangkap dan pembangunan breakwater,” kata Parman.

Kadis Kehutanan, Fakhruddin menyampaikan, pengadaan lahan kehutanan tetap melibatkan masyarakat untuk menanami sebab ini juga membantu peningkatan ekonomi mereka.

Dalam pertemuan itu, Ali Baal Masdar menyampaikan kepada Dinas Pertanian Sulbar agar semua program harus berkesinambungan untuk mempercepat pembangunan.

Dan untuk Dinas PU-PR, kata ABM, jalan yang dikerjakan fokus pada pekerjaan jalan sesuai kewenangan provinsi. Jangan lagi mengerjakan yang bukan kewenangan provinsi.

“Kepada semua OPD, program APBD-P disesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Awasi betul-betul program yang berjalan. Libatkan pihak yang betul-betul bisa mengerjakan untuk percepatan kerja, jangan ada pekerjaan sedikit-sedikit, totalkan,” tegas ABM.

ABM imbau, terkait pemeliharaan budidaya di DKP Sulbar agar dibuatkan kapal Sandeq sebagai kapal ikan. Hal ini, kata ABM, agar budaya juga ikut terpelihara.

Harapan ABM, Pemprov Sulbar harus bisa mencanangkan program yang dapat menstimulasi kreatifitas masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

“Ciptakan peluang yang bisa masyarakat bawah ikut langsung. Beri mereka kesempatan untuk memproduksi produk, dan kita sebagai pembeli dan penggunanya,” kata ABM.

Ali Baal juga sampaikan, terkait rencana Pemprov Sulbar bangun SMA unggulan di Mamuju, itu membutuhkan lahan. Selain itu, juga direncanakan pengembangan kawasan sentra perikanan terpadu di Polman.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin juga ingatkan pada OPD, agar program yang direvisi untuk percepatan pembangunan disesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

Ismail juga juga meminta kepada OPD, buat rambu-rambu agar perusahaan dari luar yang bekerja di Sulbar dipungut pajaknya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak di Sulbar.

FADILAH/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR