Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (kedua kanan) saat melantik pejabat Eselon II dan III di Pemprov Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 2 April 2018. (Foto: Humas Pemprov Sulawesi Barat)

Mutasi dan pelantikan kali ini sejatinya dihiasi saling tukar posisi jabatan saja.

Ini baru gerbong pertama. Sebentar lagi gerbong kedua, dan selanjutnya setelah dilakukan revisi organisasi lalu masuk gerbong ketiga. Untuk itu setelah ini kita akan bekerja bersama-sama menuju Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq,” kata Ali Baal Masdar.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Kali ini mutasi lagi sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 2 April 2018.

Kepastian mutasi, dan lalu pelantikan 9 pejabat itu berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar yang melantik 9 pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator itu. Pelantikan kali ini sesungguhnya sekadar pergeseran atau pengisian jabatan.

Siapa saja 9 orang pejabat Eselon II yang dilantik itu? Nama-nama mereka antara lain: Nur Alam Tahir, sebelumnya Asisten Bidang Pemerintahan menjadi Widyaiswara Badan Pengembangan SDM.

Hamzah, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian menjadi Asisten Bidang Pembangunan. Ridwan, sebelumnya Kepala Dinas PMD menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sementara, Muh. Muin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dilantik sebagai Kepala Dinas PMD—artinya Ridwan dan Muin ‘bertukar’ posisi saja.

Bachtiar, Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah, lalu Amir Maricar—sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah—mengisi posisi Bachtiar tersebut. Lagi-lagi ini saling menukar tempat.

Sementara, tiga pejabat Administrator atau Eselon III yang dilantik di antaranya, Bau Akram Dai sebagai Sekretaris Dinas Sosial menggantikan Muh. Arif—ia kini dilantik jadi Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD.

Jabatan Bau Akram Dai (Sekretaris Dinas Pertanian) kini ditempati oleh Tanawali, sebelumnya Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan, pergeseran dan pengisian jabatan ini murni dilaksanakan sebagai kebutuhan organisasi yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program kerja Pemprov Sulawesi Barat, guna memenuhi tuntutan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini baru gerbong pertama. Sebentar lagi gerbong kedua, dan selanjutnya setelah dilakukan revisi organisasi lalu masuk gerbong ketiga. Untuk itu setelah ini kita akan bekerja bersama-sama menuju Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq,” kata Ali Baal Masdar.

Dikatakan pula, makna sebuah pelantikan bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri dalam upaya pemanfaatan kompetensi aparatur ke arah tercapainya sumberdaya yang handal dan profesional.

“Penunjukan saudara-saudara dalam menduduki suatu jabatan, berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan organisasi,” kata lelaki yang akrab disapa ABM ini.

Olehnya itu, kata ABM, Ia mengingatkan  tanggung jawab yang dibebankan itu jangan sampai disia-siakan apalagi disalahgunakan, sebab dapat mencederai dan mengecewakan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat.

“Jabatan yang disematkan di pundak saudara-saudara, kiranya peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dapat dioptimalkan dan dijalankan sebaik-baiknya,” harap ABM.

Ali Baal juga ingatkan, ada tanggungjawab besar yang harus tetap dijaga keberlangsungannya, yaitu perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan target pencapaian lain yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat 2017-2022.

Sambutan Hangat ABM

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyampaikan sambutan seusai melantik Pejabat Eselon II dan III di bawah pemerintahannya. Di antara pesan-pesan baiknya, terdapat pula pesa penting.

Kepala BKD Sulawesi Barat Amujib saat menjawab wawancara sejumlah wartawa di Mamuju, Senin, 2 April 2018. (Foto: Arisman)

Ia bilang, jika ada 19 orang aparat sipil negara (ASN) yang sudah tak pernah masuk kerja tapi masih terima gaji.

“Ada 19 oknum ASN di Pemprov Sulawesi Barat yang sudah tak pernah masuk kerja namun gajinya masih tetap jalan,” kata ABM.

Diwawancarai usai pelantikan, Amujib, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat mengatakan, terkait data 19 orang ASN Pemprov Sulawesi Barat yang sudah tak pernah masuk kerja itu sudah kami miliki.

“Data terkait ASN yang sudah tak pernah masuk kerja itu sudah kami milik,” kata Amujib di Mamuju, Senin, 2 April 2018.

Amujib menuturkan, saat kami mendatangi OPD tempat mereka bekerja (ASN, red), kepala OPD-nya mengatakan, ‘jika ia sudah lama tak melakukan tugas sebagai ASN’. Bahkan, data yang diberikan ke kami, ada ASN yang sudah tak masuk semenjak tahun 2014.

Langkah apa yang akan diambil terhadap mereka itu?

Amujib mengatakan, sudah memerintahkan kepada Kabag (BKD) yang menangani kedisiplinan ASN untuk melakukan proses dan melakukan pemanggilan ke inspektorat.

“Akan kita proses, dan kita akan serahkan ke inspektorat,” tegas Amujib.

Sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka?

“Berdasarkan ketentuan, 40 hari sekian bila tak masuk tanpa keterangan dan terbukti, ia bisa saja diberhentikan secara tidak terhormat,” kata Amujib.

Singkatnya, tegas Amujib, “Jika terbukti maka ia—19 orang ini—bisa diberhentikan secara tidak terhormat.”

MUHYIDDIN/RISMAN SAPUTRA/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR