Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin (kanan) menerima SK Lulusan IPDN di Pemprov Sulbar dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Drs. Makmur Marbun, M.Si (kiri), digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin 23 Oktober 2017. (Foto: Syamsul/Humas Sulbar)

TRANSTIPO.com, Mamuju – 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIII resmi ditugaskan di Provinsi Sulbar.

Hal itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) penempatan PNS oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lulusan IPDN dari Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Ditjen Otoda Kemendagri kepada Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, berlansgung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Oktober 2017.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengemukakan, keberadaan lulusan IPDN dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya dapat mewarnai dan menjadi contoh bagi aparatur lainnya dalam hal etos kerja, semangat pengabdian dan loyalitas.

“Di setiap organisasi itu, ada budaya kerja serta kultur. Jadi saya berharap agar saudara tidak berbudaya dengan kultur-kultur yang ada, namun sebaliknya saudara mampu membuyadakan kultur-kultur yang baru untuk melakukan inovasi-inovasi dan perubahan yang ada di organisasi itu,” tutur Ismail Zainuddin.

Ismail juga berharap agar lulusan IPDN dapat menjadi pionir dalam penyelangaraan pemerintahan di Provinsi Sulbar dan kabupaten se-Sulbar. Serta tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ia juga harus mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Ditjen Otoda Kemendagri, Makmur Marbun mengatakan, salah satu agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

“Agenda itu harus kita maknai bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah,” tandas Makmur Marbun.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin (tengah) foto bersama dengan 15 Praja IPDN yang akan bertugas di Pemprov Sulbar dan pemkab enam kabupaten di Sulbar, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Oktober 2017. (Foto: Syamsul/Humas Sulbar)

Masih kata Makmur, ASN yang lulusan IPDN sebagai kader pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental yang telah disiapkan melalui pendidikan kepamongprajaan, kiranya dapat memberikan sumbangsih nyata dalam tantangan tersebut.

Kepala BKD Sulbar Amujib mengatakan, penempatan itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal itu Kemendagri, sehingga BKD provinsi tinggal melaksanakan apa yang sudah ditetapkan.

“Dari 15 ASN lulusan Praja IPDN itu, masing-masing akan ditempatkan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dan enam pemkab di Sulbar. Di antaranya, di Pemprov Sulbar tiga orang, Pemkab Mamuju, Pemkab Matra, Pemkab Polman, Pemkab Majene,  Pemkab Mamasa, dan Pemkab Mateng masing-masing dua orang,”sebut Amujib.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Sekda kabupaten se-Sulbar, para PNS lulusan Praja IPDN serta undangan lainnya.

MUHYIDDIN/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR