Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

TRANSTIPO.com, Jakarta – Pimpinan KPK telah melayangkan surat kepada pemerintah dan DPR terkait dicantumkannya rumusan tindak pidana korupsi, bersama-sama dengan tindak pidana lainnya, ke dalam RUU KUHP.

Pimpinan KPK berpendapat bahwa pencantuman tersebut akan menghilangkan status tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang bersifat luar biasa (extraordinary crimes).

Menanggapi hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap harus diperkuat.

“Baru kemarin saya lihat, saya terima (surat dari KPK), baru dalam kajian kita. Nanti setelah selesai saya sampaikan. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” tegas Presiden usai menghadiri acara buka bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

Presiden mengatakan dirinya belum bisa menyampaikan secara detil terkait surat keberatan dari KPK kepada dirinya karena masih dalam proses pengkajian.

Dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden disebutkan, Pengkajian ini sendiri dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Tapi poin-poinnya secara detil saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima. Tetapi kajian yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam ini masih dalam proses berjalan. Sehingga nanti kalau sudah selesai pasti masuk ke meja saya,” tutur Presiden.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR