Ki-Ka: Ketua KPPU RI Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, Kepala BKPM Pusat Thomas Lembong, Presiden Joko Widodo, dan Ir. Andi Amran Sulaiman di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist.)

TRANSTIPO.com, Jakarta – Di Rabu ini, 2 Mei 2018, tepatnya pada pukul 14.00 waktu Jakarta, dilaksanakan pelantikan komisioner baru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI di Istana Negara—kantor resmi Presiden Republik Indonesia.

Pelantikan anggota komisioner KPPU yang baru itu digelar secara hikmat dan dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Yang berbeda pada pelantikan kali ini adalah suatu prosesi yang dilangsungkan di Istana Negara dan pelantikannya oleh Presiden. Ini adalah suatu hal yang baru kali pertama terjadi KPPU berdiri, 18 tahun yang Lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa KPPU RI semakin mendapat tempat dalam konteks pengambilan kebijakan Ekonomi Nasional untuk mewujudkan persaingan sehat yang berimplikasi terhadap kesejahteraan Rakyat.

Dengan pelantikan kapasitas komisioner KPPU yang baru ini, sekaligus mengakhiri masa pengabdian sebagai komisioner sekaligus Ketua KPPU RI periode 2012-2018, Dr. Muh. Syarkawi Rauf, SE, ME.

Bahan tulisan merupakan uraian penjelasan lelaki Mandar jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, pada 1999 silam.

Syarkawi—begitu warga Mandar (baca: Sulawesi Barat) akrab menyapanya—menyempatkan mengapresiasi sejumlah pertanyaan dari transtipo.com, Rabu malam, 2 Mei 2018.

Berikut penjelasan peraih gelar Doktor Ekonomi di Universitas Indonesia pada 2008 ini kepada Sarman SHD melalui layanan percakapan WhatsApp.

Ada dua kelompok isu besar yang menjadi fokus selama periode kepemimpinan Syarkawi Rauf selama (memimpin) di KPPU, yaitu:

Pertama, isu yang bersifat laten dan periodik di komoditas pangan, pendidikan, kesehatan, energi, telekomunikasi, logistik, keuangan dan perbankan, serta sektor-sektor yang secara alamiah dikuasai Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta.

Kedua, current issues, yaitu isu-isu terkini yang sangat strategis dalam kaitannya dengan ekonomi digital, seperti e-commerce, e-payment, pemanfaatan big data, angkutan berbasis aplikasi online, dan lainnya.

“Saya berharap agar komisioner KPPU yang baru tetap menjadikan sektor-sektor di atas sebagai prioritas,” tulis Doktor Muh. Syarkawi Rauf.

Sementara, sebutnya, peran aktif KPPU secara internasional juga sangat diperlukan dalam konteks ASEAN, Asia Timur, Internasional Competition Network (ICN) organisasi persaingan global, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan East Asia Top Level Meeting (EATOP).

Dr. Muhammad Syarkawi Rauf sedang presentasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist.)

Khusus untuk EATOP, tambah Syarkawi, KPPU berperan sebagai inisiator atau pendiri bersama-sama dengan Jepang 10 tahun lalu. Dan, hampir semua organisasi tersebut di atas, KPPU selalu berperan aktif untuk mendorong pengembangan persaingan di berbagai negara di dunia, seperti di OECD di mana KPPU sebagai official observer yang setiap tahun diundang dalam forum sharing session—menyampaikan kisah sukses pelaksanaan kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia.

“KPPU juga selalu menjadi bagian yang memimpin sidang-sidang OECD untuk isu-isu kebijakan dan Hukum persaingan,” sebut Syarkawi.

Dalam konteks Asean, sambungnya, KPPU selama ini memposisikan dan diposisikan sebagai Guru dalam bidang persaingan. Banyak staf otoritas persaingan negara lainnya yang datang ke KPPU untuk menimbah ilmu persaingan dengan cara menempatkan stafnya di KPPU dalam hitungan bulan hingga tahun.

Selain itu, tambah Syarkawi Rauf, KPPU juga telah menjadi inisiator pembentukan jaringan pengajar dan peneliti persaingan di Asia Timur. Inisiatif ini digulirkan di Bali, tahun 2017, pada saat KPPU menjadi tuan rumah pertemuan EATOP.

“Langkah ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai knowledge hub untuk isu-isu persaingan di Asia Timur dan ASEAN,” kata lelaki kelahiran Tinambung, Polewali Mandar ini.

Isu lain yang juga sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, tambah Syarkawi, adalah agenda amandemen UU 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan Lima Isu krusial, yaitu:

(1) Penguatan kelembagaan KPPU sehingga sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(2) Menggeser regim merger dari post merger yang membebani pelaku usaha menjadi pre merger notification yang sejalan praktek internasional terbaik.

(3) Perubahan formula denda persaingan menjadi setinggi-tingginya 30 persen dari penjualan barang di mana pelaku usaha melakukan pelanggaran.

(4) Mengadopsi program liniensi atau whistleblower dengan memberi keringanan hukuman bagi pelaku usaha yang kooperatif selama periode pemeriksaan.

(5) Memperluas kewenangan KPPU sehingga menjangkau pelaku usaha di negara lain tetapi memiliki kegiatan bisnis di Indoensia.

Selanjutnya, dalam kajian Syarkawi Rauf, KPPU ke depan tetap harus menyeimbangkan antara pencegahan dengan penegakan hukum yang kuat.

Prinsipnya, mencegah terjadinya pelanggaran jauh lebih baik dibanding menghukum tanpa mengabaikan tindakan Hukum bagi mereka yang melanggar Hukum.

Singkatnya, dalam hemat mantan Chief Economist Bank Negara Indonesia (BNI) Makassar ini, “Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya para jurnalis/wartawan atas dukunganya selama ini dalam posisi saya sebagai Ketua KPPU RI. Sahabat-sahabat saya para pekerja Pers yang aktif memberitakan berita-berita persaingan, membuat KPPU menjadi institusi yang dikenal publik dan kehadirannya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.”

Ia tambahkan, “Saya berharap, sahabat-sahabat sekalian senantiasa menjadi mitra strategis KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha sehat di Indonesia. Semoga kerja sama yang berjalan kurang lebih 6 tahun terakhir, terus berlanjut di wilayah pengabdian lainnya.”

Dan, untuk ke depan, Dr. Muh. Syarkawi Rauf bilang begini:

Dalam posisi saya sebagai ekonom, selanjutnya saya akan menjadi analis ekonomi dalam kaitannya dengan isu ekonomi dan hukum persaingan, isu pangan, moneter, perbankan, pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan lainnya.

Semoga kerja sama yang telah terjalin baik selama ini tetap bisa berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR