TRANSTIPO.com, Mamuju – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2017 berlangsung di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin, 20 Februari 2017.
Pj. Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo B Tewu menyampaikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang tersebut mengatakan, pelaksanaan Murembang Regional Sulawesi Tahun 2017 bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi se-Sulawesi guna mempercepat pembangunan daerah dan nasional.
Musrenbang ini mengambil tema: “Memantapkan Jaringan Infrastruktur Guna Mendorong investasi dalam Kerangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Kesejahteraan di Regional Sulawesi”.
Acara ini dibuka oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A.Temenggung yang ditandai dengan pemukulan gong. Yuswandi A. Temenggung didampingi oleh Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Longki, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara HM Latasa, dan Sekretaris Provinsi Gorontalo Winardi.
“Melalui forum ini, nantinya akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah pusat sebagai solusi bersama untuk percepatan pembangunan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah di regional Sulawesi,” kata Carlo B Tewu di hadapan peserta yang hadir pada Musrembang tersebut.
Jenderal bintang dua tersebut mengemukakan, untuk itu peran dari Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dapat lebih aktif serta dapat lebih berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan isu-isu pembangunan se-Sulawesi di tingkat nasional. Kehadiran BKPRS dapat memberikan nilai tambah bagi keberhasilan pembangunan di wilayah Sulawesi.
Carlo B Tewu melanjutkan, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Pulau Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Bahkan, beberapa indikator tersebut capaiannya berada di atas rata-rata nasional.
“Kinerja pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang tinggi hingga tahun 2016, yaitu sebesar 7.42 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,02 persen. Peranan Pulau Sulawesi dalam pembentukan PDB nasional juga mengalami peningkatan dari 5,51 persen (2014) menjadi 6,04 persen (2016),” urai Carlo B Tewu dalam paparannya.
Ditambahkan lagi, Pemerintah Provinsi di wilayah Sulawesi telah cukup berhasil dalam menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 hingga 2016 dengan kisaran penurunan di setiap provinsi antara 2/9 persen. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat penggangguran terbuka (TPT), di mana Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi juga telah berhasil menurunkan TPT dengan kisaran penurunan setiap provinsi antara ¼ persen dan angkanya sudah di bawah TPT nasional, yaitu 5,7 persen (2014) dan 3,84 persen (2016). Dari sisi peningkatan kualitas SDM, wilayah Sulawesi juga menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Ha tersebut diindikasikan dengan meningkatnya IPM dari tahun ke tahun.
“Berbagai keberhasilan tentunya tidak lepas dari partisipasi semua pihak baik oleh seluruh Pemerintah Provinsi se-Sulawesi, pihak swasta, perbankan bahkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi,” jelas Carlo B Tewu.
Dijelaskan pula, untuk perekonomian wilayah Sulawesi saat ini ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan), pertambangan dan penggalian, serta perdagangan dan jasa. Komoditas yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah Kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok 65,23 persen produksi Kakao nasional.
Selain itu, kata Carlo B Tewu, Sulawesi juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya Padi dan Jagung. Pada tahun 2015, Sulawesi tercatat sebagai produsen Beras terbesar keempat di Indonesia yang menyumbang 10,07 persen produksi Padi nasional. Juga menyumbang 15,74 persen produksi Jagung nasional dengan produksi dan luas panen paling besar.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung, menjeaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sudah seharusnya diprioritaskan pada agenda pembangunan 2018 dan mengupayakan pembangunan yang belum tuntas agar disegerakan.
“Kita mengupayakan agar Kereta Api bisa dibangun di Sulawesi, begitupun sentral Pelabuhan dan secara nasional kita melitigasi potensi konsentrasi anggaran yang akan digunakan,” kata Yuswandi.
Musrembang Tahun 2017 juga dihadiri oleh Staf Ahli Pemerataan Kewilayahan Bappenas Taufik, Anggota DPD RI Pendeta Marten, S.Th dan Asri Anas, para Bupati se-Sulawesi Barat, Kepala Bappeda se-Sulawesi, unsur Forkopimda Sulawesi Barat dan undangan lainnya. Advertorial
DIAN/HUMAS PEMPROV SULBAR
