TRANSTIPO.com, Mamasa – Aksi masyarakat Kabupaten Mamasa di depan Kantor KPK di Jakarta beberapa waktu lalu bukan akhir dari aksi-aksi dilakukan.
Dalam bulan Agustus 2023 ini saja, aksi demonstrasi dilakukan beruntun. Prosedural aksi terbaru mereka diketahui sejak 27 Agustus, dua hari lalu.
Penanggungjawab aksi melayangkan surat pemberitahuan aksi ke pihak Polres Mamasa.
Dalam surat itu dilegalisasi empat orang. Ditandatangan. Jenderal lapangan, Alfref. Koordinator lapangan tiga orang: Rihardes, Sardi Nandus, dan Yunus Bonggapaillin.
Undangan terbuka aksi besar-besaran se-Kabupaten Mamasa ini berkop surat: Forum Guru Bersatu dan Poros Rakyat Mamasa.
Demo kali ini sedianya menghadirkan sekitar 500 orang. Ada tiga titik aksi, yakni di Tribun Lapangan Kondosapata, Gedung DPRD Kabupaten Mamasa, dan Kantor Bupati Mamasa.
Aksi ini didukung oleh lima lembaga kredibel di Kabupaten Mamasa: GRD, LIRA, LMND, GMKI, dan GMNI.
Terpantau di jejaring perbincangan (WAG), hari ini, Selasa, 29 Agustus, para pendemo mulai bergerak sesuai rencana titik aksi yang disampaikan sebelumnya.
Dalam undangan aksi diterakan sejumlah poin tuntutan, antara lain: pembayaran tunjangan sertifikasi dan tamsil guru; klaim BPJS; honor tenaga kesehatan.
Beberapa persoalan ini merupakan agenda lanjutan dari tuntutan aksi-aksi sebelumnya, yang menurut para pendemo sejumlah tuntutan tersebut belum diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Tuntutan kali ini sedianya akan diperhadapkan kepada kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI jika saatnya tiba di Mamasa.
Belum terkonfirmasi kapan pihak KPK RI tiba di Mamasa.
Salah seorang pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Mamasa telah dikonfirmasi terkait sejumlah tuntutan massa aksi, namun belum mendapat tangga0an dari yang bersangkutan.
Terkini dalam hitungan jam, petugas kepolisian dari Polres Mamasa tampak memberi penjagaan dan pengawalan terhadap peserta aksi.
Aksi demo di Mamasa hari ini tetap kondusif. Berjalan tanpa kendala dan tanpa ‘keributan’.
SARMAN SAHUDING