Gubernur Carlo B Tewu (memakai kaca mata hitam) duduk di tengah-tengah para perawat yang sedang demo di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 16 Maret 2017. (Foto: Zulkifli)

Demonstrasi sambil selfie. Ini cara baru dalam unjuk rasa. Toh, yang penting agenda tuntutan yang dimaui “terprotek”.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Melihat foto di atas, di mana Pj. Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu berada di tengah-tengah para perawat, yang berdemo di Kamis itu, maka sekilas bisa disangka ini bukan agenda demontrasi melainkan laiknya “foto bersama pasca wisuda sarjana”.

Yang serius sebetulnya adalah, para perawat dari enam kabupaten di Sulbar yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Sulbar dan kantor Gubernur Sulbar pada Kamis, 16 Maret 2017.

Di dua lembaga formal yang dituju ini, seribuan lebih perawat ini diterima oleh Ketua Komisi IV Abdul Rahim di DPRD Sulbar dan Gubernur Carlo Tewu di Kantor Gubernur Sulbar.

Demo ini bisa dibilang istimewa, sebab dua kantor daerah yang didatangi dan diterima oleh dua punggawa kantor yang kaliber—meski Rahim bukan pimpinan tinggi lembaga legislator. Keistimewaan lainnya, para perawat yang cantik-cantik dan bersih-bersih ini—yang perempuan muda tentunya—tak bikin risau, tak ribut, dan tak bikin anarkis, apalagi. Sangat damai, meski ramai karena banyak sekali.

Dari tiga poin tuntutan aksi perawat ini, yaitu revisi undang-undang ASN, bentuk konsul keperawatan, dan tolak gaji murah untuk perawat, Carlo B Tewu hadapi dengan beri jawaban.

Menurut Gubernur Carlo, yang dituntut itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi Carlo bilang, “Akan berupaya untuk merealisasikan yang menjadi tuntutan para perawat.”

“Saya sudah mendengar tuntutan dari rekan-rekan perawat, dan selaku Penjabat Gubernur, saya menerima apa yang disampaikan kepada pemerintah. Yang menjadi bagian pemerintah pusat akan kita lakukan upaya-upaya untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan perawat. Karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang. Saya kira itu tugas dari pemerintah pusat,” urai Carlo di hadapan para pendemo yang memenuhi pelataran Kantor Gubernur Sulbar di Kamis siang itu.

Terkait tuntuntan upah minimum, Carlo bilang jika pendapatan asli daerah (PAD) Sulbar masih sangat minim.

“Yang menjadi kewenangan daerah adalah terkait upah rekan-rekan perawat. Saya juga menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian, pendapatan asli daerah kita masih sangat minim. Kalau dibandingkan antara PAD dengan DIPA provinsi sangat tak memadai,” jelas Carlo lagi.

Tapi Carlo tak menutup ruang untuk pintu realisasi dari sebagian tuntutan itu. Carlo tegaskan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan diimplementasikan sebagai jawaban dari tuntutan.

“Untuk itu berikan kesempatan kepada saya. Saya akan bicarakan dengan staf di Pemprov Sulbar, kemudian dengan teman-teman legislatif. Saya janji, saya akan bicarakan juga dengan para bupati se-Sulbar dalam waktu dekat untuk memenuhi tuntutan rekan-rekan perawat,” urai Carlo yang sangat solutif.

“Saya janji kepada saudara-saudara, selama saya masih menjabat sebagai gubernur, saya akan maksimal untuk memenuhi hak-hak saudara,” sebuah penyataan yang berani dan bijak dari Carlo.

Sebagai penutup, Carlo B Tewu persilahkan kepada perwakilan perawat yang demo untuk diskusi lanjutan dan prospek.

ZULKIFLI/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR