TRANSTIPO.com, Matra – Dengan tema arahan kebijakan penyelenggaraan ketahanan pangan, Kasubdit Fasilitas Jaringan SDA Daerah, Marsono, mewakili Ditjen SDA Kementerian PUPR membuka acara Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Irigasi Wilayah Timur Tahum Anggaran 2017 yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Kepulauan Maluku.
Acara ini berlangsung secara bersamaan dengan Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi Ditjen Cipta Karya di Lombok, NTB selama dua hari dari tanggal 8 – 9 November 2017 yang diikuti hampir seleuruh pemda yang berada di wilayah itu.
Oleh pemerintah pusat, kegiatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi kegiatan bagi daerah, sebab persoalan keuangan negara sedikit mengalami hambatan. Sehingga asas manfaat bagi masyarakat perlu diperhatikan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
Salah satu masalahnya yakni lemahnya perencanaan dan penyusunan program kegiatan, baik itu berupa lokasi, jenis kegiatan dan skala prioritas. Selain itu kurang memperhatikan indeks kinerja jaringan sebelumnya.
Lanjut, pelaksanaan juga menjadi faktor kendala yang dihadapi. Pasalnya, proses tender sering terlambat karena menunggu pengesahan APBD. Padahal itu tidak mesti terjadi berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Demikian halnya juga dengan pelaporan. Proses updating data progres e-monitoring (pengawasan secara online) tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Ini terjadi tak lepas dari seringnya berganti petugas yang menangani DAK, karena harus kembali belajar.
Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Matra, Abdul Malik, tidak adanya perencanaan matang di tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
“Untuk tahun ini kami optimis tidak mendapatkan kendala berarti, sebab sudah punya pengalaman dari sebelumnya dan akan mengikuti skema sesuai arahan Kementerian PUPR,” aku Malik di Hotel Lombok Raya.
Senada dengan Malik, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Matra, Sumarlin, mengakatakan telah menyelesaikan semua pekerjaan untuk anggaran tahun 2016 sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Sekitar Rp 2,37 miliar untuk DAK tahun 2016 yang didapat, sudah tersalurkan ke masing-masing kegiatan (air bersih dan sanitasi). Bukan berarti tanpa hambatan, namun semuanya bisa teratasi dengan baik,” kata Sumarlin.
Untuk tahun 2017 Mamuju Utara memperoleh realisasi dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian PUPR sebanyak Rp 86,2 miliar.
Anggaran tersebut dibagi ke beberapa bidang dengan estimasi Bidang Pengairan khususnnya irigasi Rp 5,6 miliar, Bidang Cipta Karya yang terbagi masing-masing air minum Rp 3,5 miliar dan Sanitasi Rp 3,1 miliar, serta Rp 7,4 miliar untuk Bina Marga. (Sumber: Dinas PU Matra)
ARHAM BUSTAMAN
