TRANSTIPO. com, Topoyo – Puluhan warga Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), menggelar unjukrasa di depan kantor desa, Rabu 10 Juni 2020.
Sejumlah warga dari tiga dusun diantaranya, Dusun Tangkao, Dusun Bumi Tangkao, dan Dusun Tangkao Indah, mendatangi kantor Desa Tabolang, mendesak Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mundur dari jabatannya.
Pasalnya, dinilai tidak transparan dalam mengalokasikan Bantu Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Sebanyak delapan dusun di Desa Tabolang, tiga dusun diantaranya dianggap bermasalah dalam proses penyaluran BLT, karena tidak transparansi saat melakukan pendataan dan penetapan penerima BLT DD tersebut.
“Kami minta Kades dan BPD mundur dari jabatan karena tidak tidak becus dalam mengalokasikan BLT,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Iwan.
Iwan mengatakan, saat penetapan calon penerima BLT, pihak RT, Binmas dan Babinsa juga tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa maupun BPD
Iwan menilai, ketua BPD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam desa, sehingga tidak ada ketegasan kepada jajaran pemerintah terkait pengalokasian BLT, terhadap masyarakat.
Kepala Desa Tabolang, Burhan mengatakan, pihaknya telah menjalankan proses pendataan sesuai prosedur, pendataan penerima manfaat di Desa Tabolang telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Kami sudah lakukan pendataan dengan baik, dan penyaluran berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis),” terang Kepala Desa Burhan.
Sementara itu Ketua BPD, Yusran Adiputra menyampaikan, bahwa pendataan di masyarakat sudah dilakukan dengan baik, bahkan sudah dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) beserta bukti data calon penerima BLT, dan itu tidak ada masalah.
“Kami sudah lakukan pendataan sesuai aturan yang berlaku, saya kira tidak ada masalah sebelumnya, yang layak menerima bantuan kami data, intinya kami ikut juknis,” tandasnya.
RULI SYAMSIL
