Beras untuk orang miskin. (Foto: Net.)

TRANSTIPO.com, Polewali – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendalami kebijakan pemerintah mengenai pengalihan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang duturunkan Kementrian Sosial (Kemensos) tahun 2019 ini.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar, kebijakan yang diturunkan pemerintah pusat tersebut pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu di sejumlah kabupaten di Sulbar.

Dari enam kabupaten yang ada di Sulbar, pihaknya memilih Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai sample untuk pengumpulan data, dimana Kabupaten Polman adalah penerima bantuan Rastra terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain.

“Untuk sementara kami baru mengumpulkan data di beberapa kecamatan di Polman, sekaligus mendengar keluhan-keluhan masyarakat untuk disampaikan ke Kementerian Sosial nantinya,” terang Lukman Umar saat dikonfirmasi via telepon, Minggu, 21 Juli 2019.

Setelah mendatangi enam kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 40 yang ada di Kabupaten Polman, pihaknya menemukan sejumlah keluhan masyarakat termasuk adanya penerima yang sesungguhnya tidak layak lagi dikarenakan sudah termasuk kategori warga mampu.

“Banyaknya warga yang masih menerima sementara tidak termasuk lagi katagori miskin, ini yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa desa di Polman,” katanya.

Kajian yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sulbar ini, bertujuan untuk mengumpulkan data terkait perubahan program bantuan  Rastra menjadi BPN, karena menurutnya Rastra dengan BPNT sangat jauh beda.

“Ini yang kemudian kami kaji lalu kami sampaikan kepada Ombudsman pusat untuk disampaikan keKementerian terkait,” katanya.

Menurutnya, kebijakan yang dijalankan ini adalah kebijakan dari kementerian. Olehnya itu, kata dia, akan diinstruksikan ke pusat setelah mengumpulkan data yang dilakukan itu. Meski demikian juga banyak ditemukan di lapangan data yang tidak valid terkait penerima yang merupakan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa.

“Nah, persoalan inilah yang akan kami tepis di lapangan sehingga bantuan pemerintah ini betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.

Ia mengatakan, penyaluran BPNT ini masih dalam tahap uji coba di beberapa kabupaten di Sulbar apakah ini dapat betul-betul menyentuh masyarakat tidak mampu atau tidak.

Selain itu pihaknya pun menilai bantuan Rastra ini sangat jauh beda dengan BPNT, maka dengan berubahnya program ini pihaknya akan betul-betul mengkaji sedalam-dalamnya lalu dilaporkan ke kementerian.

“Intinya kami akan memberikan saran kepada kementerian terkait perubahan ini, apakah dengan perubahan ini dapat membuat masyarakat lebih sejahtera atau tidak, makanya akan dikaji labih jauh,” pungkasnya.

Sekedar diketahui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulbar melakukan kajian di wilayah Kabupaten Polman selama tiga hari, 17-19 Juli 2019.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR