Ketua Komisi II DPRD Matra Nurlatif

TRANSTIPO.com, Pasangkayu – Perumahan khusus bantuan pusat yang diperuntukan bagi warga tidak mampu di desa Pangiang, kecamatan Bambalamotu semakin menyita perhatian publik.

Pasalnya, diduga terdapat beberapa kejanggalan yang muncul, mulai dari proses pelaksanaan proyek hingga pada keterlambatan penyerahan.

Adalah Haris, warga sekaligus mantan kades Pangiang menduga terjadi konspirasi antara pihak rekanan dengan oknum di dinas perumahan rakyat, namun ia ia tidak menjelaskan secara rinci.

Ia menyebutkan ada beberapa material yang digunakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan karena kurangnya pengawasan, seperti  besi dan campuran yang digunakan mengandung air asin.

Itu ia sampaikan saat media ini menyambangi rumahnya di kompleks perumahan tersebut belum lama ini.

Kepala dinas Perumahan Rakyat Matra Ahmad Sibali saat dikonfirmasi, menyampaikan soal pengawasan bukan domainnya, melainkan wewenang pusat.

Meski belum ada penyerahan secara resmi, namun beberapa unit terlihat sudah terisi oleh warga dari 50 unit yang tersedia.

Sehingga kepala desa Pangiang Fadli Basri yang mengetahui hal itu, langsung mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak pemda agar turun tangan membantu menangani.

Sebab bila tidak, ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan. Sebab, ia khawatir akan dikomplain warga lain yang lebih layak.

Mendengar hal itu, bupati Matra Agus Ambo jiwa langsung merespon dan memberi sinyalemen dengan meminta dinas Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat.

Selain bupati, setelah mengetahui lewat berita terkait hal ini, Komisi II DPRD Matra selaku mitra kerja dinas PR langsung turun lapangan untuk meninjau.

Dalam kunjungan pada hari Rabu 17 Mei tersebut, Komisi II DPRD yang dimotori Nurlatif bertemu dan berdialog langsung dengan warga yang sementara tinggal di sana.

Latif menuturkan, sudah ada kesepakatan antara kades dan mantan kades Pangiang soal porsi pembagian kepada warga yang ada di dua kampung yakni Pangiang dan Salule.

Namun begitu, mantan kades Tikke ini mengatakan tetap akan mengacu pada regulasi baik juknis maupun juklaknya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah daerah dan desa agar mendata seluruh warga yang sementara tinggal di sana demi sinkronisasi data yang diusulkan sebelumnya.

“Nelayan atau bukan itu tidak masalah, yang  penting warga tidak mampu, namun lebih diprioritaskan pada warga nelayan tidak mampu,” tutur Latif di ruang kerjanya, Jumat 19 Mei.

Lebih jauh ia mengingatkan semua pihak terkait agar lebih serius menyikapi, sebab ia menilai kondisi di lapangan sedikit kurang kondusif.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR