Tak Serius, GMNI Mamuju Nilai Dewan Bermain Tangani Aset Bermasalah

132
Unjuk rasa GMNI Mamuju pada 17 Oktober, meminta pengusutan tuntas pasa aset bermalah di OPD Pemkab Mamuju.

TRANSTIPO.COM, Mamuju – Lantang menyuarakan aset bermasalah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju mempertanyakan sikap DPRD Mamuju terkait keseriusannya dalam melakukan pengawasan terkait aset daerah.

Betapa tidak, sekian kali GMNI Mamuju melakukan unjuk rasa, hingga rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan tiga kali, tetapi hingga kini belum juga menemui titik terang terkait serangkaian dugaan penyagunaan aset bermasalah di Sejumlah OPD Pemkab Mamuju.

“Jika tidak serius, kami menduga DPRD terlibat dalam hilangnya sejumlah aset daerah yang dibeli dari pajak-pajak rakyat,” kata Fathir Thoriq ketua GMNI Cabang Mamuju.

Desakan kepada DPRD dalam mengusut tuntas keberadaan sejumlah aset milik terus disuarakan hingga Aksi unjuk rasa yang terakhir dilakukan pada 17 oktober lalu, tak juga menjawab keberadaan sejumlah aset milik daerah yang lenyap.

“DPRD Mamuju harus serius menyelesaikan dugaan penyalahgunaan aset milik daerah ini, jangan sampai dugaan kami benar DPRD ikut terlibat menyalahgunakan aset daerah,” kata Fathir Thoriq. Selasa (20/10).

Fathir kembali mengingatkan sejumlah aset daerah yang tidak jelas asas manfaat dan wujudnya, yang nilainya ditaksir miliaran, seperti kapal Feri mini di Dinas Perhubungan, material penjualan gedung DPRD lama, ekskavator, boomag, tronton di Dinas PU, ekskavator dan mobil kebersihan di DLHK, armada Damkar, ekskavator di Dinas Perikanan, serta tiga mobil ambulance.

Selain itu mobil Rubicon, mobil Fortuner dan Randis lainnya yang tidak jelas keberadaannya, imbuhnya.

“Ini adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai terjadi kongkalikong eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Fathir, Kami tidak percaya auditor Inspektorat, sehingga meminta DPRD segera bentuk pansus, koordinasi BPK soal daftar aset ini untuk audit ulang, bahkan mendorong keproses penegakan hukum jika ada yang terlibat pidana menghilangkan atau menyalahgunakan kekuasaannya, tegasnya.

Ia pun berharap masyarakat tidak terbuai proses politik lima tahunan ini, sebab ada persoalan besar terkait aset yang amburadul pengelolaannya.

“Jangan sampai ini jadi masalah turunan, padahal yang dipakai beli uang rakyat, harusnya manfaatnya kembali kerakyat. Ayo kita awasi sama-sama dan mendesak DPRD bekerja serius menuntaskannya sebelum periode kepemimpinan baru,” pintanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menyampaikan keseriusannya terkait tuntutan mahasiswa.

“Kami serius dan tidak main-main, suara mahasiswa adalah suara rakyat dan kami tindak lanjuti secepatnya,” singkatnya.

ALBERTH

TINGGALKAN KOMENTAR