Bupati Mamuju Habsi Wahid (kiri) bersama Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi Duka di Kantor DPRD Mamuju, Senin, 30 Oktober 2017. (Foto: Humas Pemkab Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Setelah melalui tahapan pembahasan, kini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Mamuju tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 tiba di tahap akhir.

Senin, 30 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju secara resmi mengesahkan Ranperda APBDP menjadi Perda Kabupaten Mamuju melalui sidang paripurna.

Melalui pemaparan laporan perwakilan gabungan komisi oleh Ahmad Ikhsan Syarif yang juga Ketua Komisi III DPRD Mamuju, beri catatan kepada Pemkab Mamuju tentang koreksi dan penyempurnaan pemerintahan.

Poin pertama, dewan minta Pemkab Mamuju mempertanggungjawabkan kegiatan dalam APBD Perubahan tersebut untuk menghindari pengalihan kegiatan ke tahun 2018.

“Diharapkan bagi penanggungjawab kegiatan agar kiranya segera mempersiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam perubahan APBD ini, mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2017 kurang lebih dua bulan lagi. Diharapkan seluruh OPD agar melakukan realisasi pencairan anggaran supaya program ini tidak menjadi beban APBD kita tahun depan,” urai Ahmad Ikhsan Syarif.

Selain itu, pihaknya juga minta agar kepala OPD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD bagi OPD penghasil serta penggerak dalam pencapaian target PAD tahun 2017.

Ia juga minta Bupati Mamuju perbaharui mobil pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) guna memaksimalkan pengelolaan sampah.

Juga, katanya, agar Bupati Mamuju alokasikan anggaran kepada Inspektorat Mamuju sebesar 1 persen dari total APBD Mamuju sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mananggapi hal itu, Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan, selaku pihak eksekutif akan senantiasa menindaklanjuti catatan DPRD Kabupaten Mamuju sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Habsi Wahid juga menanggapi catatan poin terakhir DPRD mengenai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Mamuju.

“Insya Allah minggu pertama bulan November kami akan keluarkan Peraturan Bupati terkait PP Nomor 18 ini,” aku Habsi Wahid dengan disamput riuh tepuk tangan Anggota DPRD Mamuju.

Rincian APBD Perubahan Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017 yaitu, anggaran pendapatan bertambah sebesar 14,27% menjadi Rp. 1.177.531.226.132,59 sedangkan anggaran belanja bertambah 10,75% menjadi Rp. 1.178.390.915.415,-kemudian anggaran penerimaan pembiayaan berkurang sebesar 91,94% menjadi Rp. 2.859.689.282,41.

Sementara anggaran pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 2.000.000.000,-.

Sekedar diketahui, sidang pengesahan Perda Kabupaten Mamuju tentang APBD-P tahun 2017 dirangkaikan dengan penyerahan dokumen Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 oleh Pemkab Mamuju kepada DPRD Mamuju.

Habsi Wahid menyebut, KUA APBD tersebut disusun dengan mangacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2018.

DIAN HARDIANTI LESTARI Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR