Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Barat Fakhruddin (kiri) saat beri sambutan dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu, 17 Januari 2018. (Foto: Arisman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) lakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Acara sosialisasi ini diselenggarakan di d’Maleo Hotel dan Conventian Mamuju, Rabu, 17 Januari 2018.

Hadir Kepala Dinas Kehutan Sulawesi Barat Fakhruddin, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulselbar Hasbi Afkar, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Mamuju.

Saat diwawancarai seusai acara, Hasbi Afkar mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 21017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Lanjut Hasbi Afkar, setelah pertemuan pertama di bulan lalu yang membahas masalah program kerja TORA, sekarang pertemuan yang kedua ini kita akan memberikan pemahaman kepada para camat dan kepala desa agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

“Target kita setelah melakukan sosialisasi, kami berikan maksimal satu bulan ke depan data yang masuk dalam kawasan hutan itu sudah ada untuk kita selesaikan penguasaannya,” papar Hasbi Afkar.

Berapa luas tanah yang masuk dalam kawasan TORA?

“Kalau kita ligat kriteria dalam peta, diindikasikan luas lahan TORA kita perkirakan seluas 25.040,9 hektar,” jawab Hasbi.

Hasbi Afkar menjelaskan, luas kawasan TORA di setiap kabupten yang ada di Sulawesi Barat, yaitu Mamuju 5927,7 hektar, Majene 294,58 hektar, Polewali Mandar 1.090,23 hektar, Mamasa 1.893,94 hektar, Mamuju Tengah 4.550,83 hektar, dan Mamuju Utara 11.286,62 hektar.

Hasbi Afkar juga mengatakan, anggaran TORA ini bersumber dari APBN. “Kami berharap masyarakat dan pemerintah setempat dapat bekerja agar program TORA ini dapat berjalan dengan baik. Dalam program TORA ini tidak akan ada yang dirugikan,” terangnya.

Di tempat yang sama, Fakhruddin mengatakan, kita akan mendukung BPKH dalam melakukan program kerja TORA di Sulawesi Barat. “Kita akan memfasilitasi agar program nasional ini berlajan dengan baik,” kata Fakhruddin.

“Kita di Dinas Kehutanan Sulawesi Barat akan siap mendukung program BPKH dalam menyelesaikan kawasan hutan lindung yang ada di Sulawesi Barat,” tutup Fahkruddin.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR