Foto: Arisman

TRANSTIPO.com, Mamuju – Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait pengawasan keberadaan orang asing, sekaligus  pembentukan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) tingkat kecamatan di Kabupaten Mamuju, Rabu, 13 Februari 2019.

Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju digelar di ruang meeting Hotel Matos. Hadir Asisten III Pemkab Mmuju Y. Gustamnin dan beberapa tamu undangan lainnya.

Diwawancarai usai membuka sekaligus melantik Timpora, Y. Gustamin mewakili Bipati Mamuju mengatakan Timpora ini pada prinsipnya sangat penting dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya Kabupaten Mamuju yang berada hampir 50 persen wilayahnya pada pesisir pantai dan itu terbuka.

“Oleh sebab itu dukungan kita sangat penting dalam rangka pengawasan orang asing di Indonesia termasuk di Mamuju dan tentu kita semua dapat melibatkan lini  atau semua yang punya kepentingan,” ungkap Y. Gustamin.

Masih Gustamin, mengapa kita lakukan pengawasan karena bukan hanya pergerakan barang nantinya akan dilakukan tetapi juga pergerakan manusia itu sendiri dan itu yang harus perlu kita awasi.

“Dari sisi politis boleh saja orang asing memanfaatkan jika tidak dilakukan pengawasan atau kontrol,” kata Gustamin.

Foto: Arisman

Apaka akan ada pasilitas dukungan dari pemkab terhadap penngawasna ini?

“InsyaAllah tetap akan ada, karena kita akan buatkan bagaimana daerah atau wilayah kita ini agar pihak imigran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupayen Mamuju,” kata Gustamin.

Apakah akan membentuk tim lain diluar dari Timpora?

Gustamin menjelaskan jika sebenarnya kemarin pihak pemkab sudah merancang membuat Perda tentang orang asing, jadi bukan hanya terkait mengawasi orang asing tetapi juga kita mengatur orang asing di dalamnya.

“Namun kemarin belum sempat disahkan oleh DPRD, namun kami sudah merancang perda terkait pengawasan orang asing,” terang Y. Gustamin.

Kata Gustamin, jadi saat ini kita tinggal menunggu pengesahan kemudian bagaimana kita menerapkan, sehingga orang asing di daerah kita tidak seenaknya berdatangan.

“Ini bukan hanya akan menggangu stabilatas pekerja tetapi akan menganggu semua lini kalau tanpa kontrol yang jelas oleh pihak pemerintah daerah,” tutup Y. Gustamin. (Tayangan ini Dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju)

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR