Komisioner KPID Sulawesi Barat bersama Anggota Bawaslu Sulawesi Barat foto bersama dalam sebuah kegiatan, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist.)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Peluang usaha penyelenggaraan penyiaran telah dibuka sejak 26 Februari. Peluang usaha penyiaran ini akan dibuka hingga April mendatang.

Terkait itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat Andi Rannu berharap, lembaga penyiaran yang hingga kini belum mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Provinsi Sulawesi Barat dapat memanfaatkan dengan baik momentum tersebut untuk mengurus perizinan mereka.

“Kita harapkan ini dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran yang hingga kini belum mengurus perizinan mereka, untuk bisa mengurus perizinan sebelum bersiaran nantinya. Sebab aturannya jelas, lembaga penyiaran itu wajib memiliki IPP,” kata Andi Rannu kepada wartawan, Kamis, 1 Maret 2018.

Dengan melakukan pengurusan perizinan bagi lembaga penyiaran yang memang belum mengantongi IPP, akan berdampak bagi lembaga penyiaran itu sendiri untuk legalitas mereka dalam bersiaran.

“Sehingga nantinya tidak lagi ada lembaga penyiaran radio yang bersiaran tapi justru belum mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau IPP. Sebab bersiaran tanpa IPP itu melanggar,” tegasnya.

Ketua KPID Sulawesi Barat Andi Rannu. (Foto: Ist.)

Di masa kampanye pilkada serentak ini, pihaknya juga berharap dapat berjalan dengan baik, khususnya terkait pemberitaan dan penyiaran kampanye di lembaga penyiaran yang ada.

“Lembaga penyiaran agar tetap mengedepankan keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran pemilihan 2018,” katanya. Rilis

KPID SULAWESI BARAT/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR