Ki-Ka: Bupati Mamuju Habsi Wahid, Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi, dan Pimpinan Komisi DPRD Mamuju Ado Mas’ud di Kantor DPRD Mamuju, Kamis, 21 Februari 2019. (Foto: Humas Pemkab Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju telah menyampaikan Pandangan Akhir terkait 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)dan menyetujui 4 Ranperda menjadi Peratutan Daerah (Perda) di Kantor DPRD Mamuju pada Kamis, 21 Februari 2019.

Ranperda yang disetujui menjadi Perda yaitu, retribusi pelayanan tertera ulang, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), dan Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Mamuju  yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi. Hadir pula Bupati Mamuju H. Habsi Wahid, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, para Asisten Pemkab Mamuju, Sekretaris DPRD Mamuju, dan kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju.

Atas persetujuan tersebut, Bupati Mamuju Habsi Wahid menghimbau kepada Organisasi Perangat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Pemkab Mamuju, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Pendapatan Daerah  untuk segera melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga peraturan daerah tersebut dapat segera diterapkan dengan baik.

“Suksesnya pelaksanaan dan penerapan Perda ini, tentu sangat bergantung kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun penerima manfaat,” ungkap Bupati Mamuju Habsi Wahid.

Bupati Habsi mengharapkan agar OPD terkait segera melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga mereka dapat memahami dengan baik terkait pelaksanaan Perda tersebut.

Adapun tanggapan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Mamuju, di antaranya Fraksi Karya Perjuangan yang dibacakan H. Bahrun Rasyid. Dalam pemaparannya, Fraksi Karya Perjuangan mengharapkan semua bentuk pungutan harus memiliki nomor seri, dan sebelum digunakjan wajib terlebih dahulu diporporasi oleh instansi yang berwenang demi menghindari penyalahgunaan kertas berharga.

“Kami berpesan agar tempat pelayanan senantiasa mendapat pengawasan internal agar pengguna tetap merasa nyaman dan merasa bahwa apa yang dibayarkan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas H. Bahrun Rasyid.

Selain itu, dari Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani Yakyat yang dibacakan oleh Hafisa Ayyub menyampaikan, dengan ditetapkanya retribusi, salah satunya pelayanan kesehatan, RSUD dapat menjalankan fungsinya secara profesional dengan tetap mengutamakan kemanuasiaan dan keberadaan masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju.

“Kami berharap retribusi pelayanan kesehatan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan, tingkat inflasi, dan kemampuan masyarakat,” ungkap Hafisa Ayyub. (Tayangan ini Dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju)

DIAN HARDIANTI

TINGGALKAN KOMENTAR