Ki-Ka: Asiten I Pemkab Mamuju Artis Efendi, Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Mamuju H. Sugianto saat rapat evaluasi hasil panen gabah di Kantor DPRD Mamuju, Jumat, 2 Februari 2018. (Foto: Arisman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Masalah perberasan seolah tak pernah usai diperbincangkan. Masalahnya terkadang kompleks.

Jika sebuah daerah mengalami kekurangan beras, maka ancaman kelaparan bisa melanda sejumlah masyarakat di daerah itu. Mencapai ‘swasembada’ beras pun masalah bukannya hilang.

Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini, persoalan ketersediaan gabah atau beras jadi sorotan menarik.

Apa yang menarik dibedah seputar gabah atau beras di Mamuju kini?

Bulog Sub Divre Mamuju tentu punya target pembelian gabah atau beras dari kelompok-kelompok petani atau melalui sejumlah penggilingan gabah sebagai mitra Bulog area Mamuju.

Bagaimana pula jika—misalnya—Bulog Sub Divre Mamuju telah memiliki pasokan beras yang cukup sesuai dengan target pembelian mereka?

Pertanyaan ini menjadi salah satu bahan pembicaraan dalam sebuah rapat evaluasi hasil gabah (beras) DPRD Mamuju bersama mitranya dari Pemkab Mamuju pada Jumat, 2 Februari 2018.

Rapat yang digelar di lantai dua Kantor DPRD Mamuju dipimpin oleh Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Sugianto.

Hadir pula sejumlah Anggota DPRD Mamuju. Dari pihak eksekutif ada Artis Efendi, Asisiten Pemkab Mamuju. Pimpinan OPD Pemkab Mamuju lainnya juga hadir.

Ado Mas’ud, Anggota DPRD Mamuju yang menyoal tentang kebijakan baru Pemkab Mamuju perihal penjualan gabah hasil panen.

Ado mengusulkan dalam rapat itu dengan mengatakan, sebelum memutuskan sesuatu kita harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi, baru kita bisa ambil kesimpulan.

“Mari kita turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi di petani,” kata Ado Mas’ud.

Menurut Ado, salah satu hal yang menjadi persoalan karena adanya kebijakan baru oleh Pemkab Mamuju yang melarang jika hasil panen gabah tidak bisa dijual ke kabupaten lain atau daetah lain yang bukan wilayah Mamuju.

“Ini akan menimbulkan masalah,” kata Ado mengingatkan.

Dalam hemat Ado yang ia ungkapkan selanjutnya, salah satunya ialah jika target Bulog Mamuju untuk menampung beras sudah tercapai, mau diapakan gabah atau beras yang belum dibeli oleh Bulog? Apakah akan dibiarkan begitu saja? Itu kan dapat merugikan petani.

Dari sekian pertanyaan Ado Mas’ud di atas, lantas ia sendiri yang mengatakan, “Petani kita akan rugi jika pembelian Bulog sudah capai target. Lantas, ketika Bulog tidak membeli mereka (petani), lalu mereka dilarang menjual ke daerah lain,” kata Ado bernada ‘protes’.

Anggota DPRD Mamuju Ado Mas’ud (kanan) sedang beri pendapat pada rapat evaluasi hasil panen gabah di Kantor DPRD Mamuju, Jumat, 2 Februari 2018. (Foto: Arisman Saputra)

Olehnya itu, menurutnya, kebijakan pemerintah itu harus ditinjau kembali atau jika memang Bulog Mamuju siap membeli semu hasil panen petani, maka kita akan melarang petani kita menjual hasil panennya ke daerah lain.

Asiten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Artis Efendi mengatakan, hasil rapat ini akan kami sampaikan ke Bupati Mamuju sebagai pengambil keputusan, dan masalah harga gabah itu juga akan kami bicarakan.

“Hasil rapat ini kami akan sampaikan ke pimpinan kami,” kata Artis Efendi.

Sementara, Ketua DPRD Mamuju Hj. St. Suraidah Suhardi mengatakan, masalah ketentuan harga kami serahkan ke eksekutif. Kami legislatif hanya mengawasi dan kami tidak mau ada gejolak di masyarakat, terutama pada petani kita.

“Silahkan pihak eksekutif tinjau kembali, baik itu peraturan bupati (Perbup) maupun harga gabah sendiri demi kesejahteraan masyakat kit,” kata Suraidah Suhardi.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR