Para Narasumber pada Sosialisasi Tindak Lanjut Perpu Nomor 2 Tahun 2017 di Mamuju, Selasa, 29 Agustus 2017. (Foto: Syaifuddin)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Sebanyak 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat, yang terindikasi bergabung organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan segera diinterogasi.

Menyikapi saran dan pertimbangan serta aspirasi dari masyarakat serta mahasiswa agar diinventarisasi dan dipantau masyarakat serta ASN yang kemungkinan terlibat Ormas HTI.

Pemkab Mamuju telah mengambil kebijakan cepat dan sigap dengan membentuk satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan semua unsur, termasuk TNI, Polri, tokoh masyarakat dan Pemkab Mamuju untuk memfilter masyarakat yang dengan HTI.

“Satgas ini telah bekerja, dan sampai hari ini telah tercatat kurang lebih 8 orang ASN yang terindikasi terlibat Ormas HTI. Dalam waktu singkat saya—tentu bersama TNI dan Polres—akan panggil yang bersangkutan untuk diinterogasi,” kata Habsi Wahid saat pembukaan Sosialisasi Tindak Lanjut Perpu Nomor 2 Tahun 2017, Mamuju, Selasa, 29 Agustus.

Akan ditanya, kata Habsi, apakah benar mereka terlibat dalam ormas terlarang oleh negara.

Dalam sambutannya Habsi Wahid mengatakan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, di dalamnya telah mengandung aturan yang menakar sejauh mana peran ormas yang tak bertentangan dengan ideologi Negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di aula lantai tiga Kantor Bupati Mamuju dengan peserta sebanyak kurang lebih 100 orang ASN lingkup Pemkab Mamuju. Hadir pula masing-masing perwakilan Kodim 1418/Mamuju, Kabinda Sulbar, Kemenag Mamuju, dan para Kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju.

SYAIFUDDIN Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR