Kepala Bappeda Kabupaten Mateng Ishak Yunus. (Foto: Ruli)

Paling tidak tiga instansi sayap utama pemerintah daerah dalam mengawal, mendorong, dan mengakselerasi pembangunan dan pemerintahan. ‘Trisula’—tiga—sayap utama dimaksud yakni, Bappeda, Dispenda, dan Inspektorat. Jika ketiganya ini terus padu di bawah sang kepala daerah, maka pucuk pimpinan tinggi sebuah daerah enjoy dalam memerintah.

TRANSTIPO.com, Topoyo – Tanpa menafikan fungsi dan peran instansi lain yang banyak itu, yang menopang dalam wewenang administratif dan pembangunan jalannya sebuah pemerintahan, namun eksistensi Bappeda sebagai pendistribusi program kerja pembangunan, ditopang pemasukan daerah yang diurusi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau sebutan lainnya, dan kukuhnya kontrol serta pengawasan melekat dari Inspektorat, maka seorang kepala daerah akan berada dalam kanal pemerintahan dan pembangunan yang cukup baik.

Pada Jumat sore, 21 Juni 2019, kru laman ini bersama wartawan yang lain sengaja menemui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Ishak Yunus di ruang kerjanya di Topoyo.

Ishak Yunus mulai diskusi dengan menjelaskan apa yang seyogyanya dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Mateng periode 2015-2020. Sesekali Ishak Yunus menggoreskan ujung pena pada kertas di atas meja kerjanya itu.

“Jadi begini dinda. Bappeda itu kan mensinkronkan perencanaan pembangunan yang diusulkan tiap OPD terkait. Nah yang mengusulkan yang terkait infrastruktur itu teknisnya. Kemudian kita itu bekerja berdasarkan kewenangan. Kalau pelabuhan (Pelabuhan Babana, red) itu bukan kewenangannya kabupaten. Kita tidak boleh intervensi soal anggaran, itu kewenangannya pusat. Kalau kita intervensi kerjakan dan mengeluarkan anggaran bukan kewenangan kita, bisa tadi temua,” jelas Ishak Yunus.

Masih penjelasan Kepala Bappeda Mateng ini, jadi intinya di sini bahwa itulah salah satu mekanisme penganggaran kita di pemerintahan. Misalnya, pemerintah di level desa juga, ketika itu menjadi kewenangan bupati, pihak desa tidak boleh anggarkan,  karena kita sudah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, provensi, kabupaten dan desa.

“Semua level pemerintah sudah ada porsi anggarannya. Kita menghindari tumpang tindih program dari dua OPD yang berbeda, itu tidak boleh. Makanya Bappeda buat program yakni Informasi Perencanaan Pembangunan Dasar dengan Sistem Web-Gis. (Si Abang Berbagi),” ujar Ishak Yunus.

Ia tekankan lagi bahwa, Bappeda itu hanya menerima usulan, bukan yang memasukkan/mengusulkan.

Bappeda itu, tambahnya, tugasnya bagaimana mengassistensi usulan pembangunan yang masuk dari tiap OPD, apakah bersesuaian dengan visi dan misi Bupati Mateng, nah inilah yang  kita terjemahkan. “Bupati punya janji 5 tahun ke depan, nah ini yang mau kita wujudkan,” ujarnya.

Terkait kewenangan, ya kita lihat dulu. “Jadi saya kira tidak semua permasalahan itu menjadi kewenangan kita, contoh salah satunya jalan poros, itu bukan kewenangan kabupaten karena itu jalan nasional,” terang Ishak.

“Saya kira untuk usulan masyarakat terkait pelabuhan feri di Babana itu, kita setuju. Tapi kita di kabupaten ini lebih mengutamakan dulu program dalam visi dan misi bupati. Dilihat dari anggaran juga, itu yang lebih utama. Dan butuh tahapan karena daerah kita juga masih terbilang muda. Yang lebih efektif dulu terkait persoalan dan permasalahan daerah kita, jangan sampai kita asal-asalan. Tidak boleh,” urai Ishak Yunus.

Ia memandang bahwa indikator keberhasilan sebuah daerah yaitu yang sesuai visi dan misi kepala daerah, dan ini yang harus diwujudkan semua OPD yang ada.

“Karena ada janji bupati seperti peningkatan infrastruktur, baik pembangunan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan banyak lagi, ini yang lebih utama dan prioritas,” ujarnya.

“Jadi kapan kita melenceng dari visi dan misi bupati dan itu tidak sejalan dengan OPD yang ada, yakin bakal tidak tercapai visi dan misi itu. Jadi harus sejalan,” tutur Ishak Yunus.

Ia tutup dengan mengatakan,”Untuk pelabuhan pasti juga kita akan sampaikan. Tapi untuk penganggarannya, kita sama sekali tidak boleh lakukan jika tidak ada kewenangan kita di sana.”

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR