Rapat lanjutan Komisi II DPRD Mamuju Tengah dengan petani kebun sawit di Mamuju Tengah, Topoyo, Jumat, 20 Juli 2018. Sedianya rapat kali ini untuk mendengarkan keterangan pihak PT Trinity PP namun tak hadir. (Foto: Ruli)

Mengapa pihak PT Trinity abai pada undangan dewan Mamuju Tengah? Ini tanda tanya besar.

Siapa sesungguhnya yang “berkuasa” di kabupaten hasil pemekaran Mamuju itu?

Satu perspektif yang layak direnungi. Konon, dari segala sumber terpercaya—yang tak sudi dipublis identitasnya—berkisah pada laman ini nun jauh di waktu sebelum ribut-ribut soal utang petani dan Trinity ini.

Perusahaan-perusahaan sawit di Sulawesi Barat selalu punya dana cadangan sebagai persiapan “upeti” ke banyak pihak, salah satunya ke “elit-elit” tertentu.

“Ini sudah kayak rahasia umum pak. Dan, jumlahnya tidak sedikit,” kata sumber itu kepada kru laman ini.

Perihal PT Trinity memang layak dicermati saat ini. Jika memang perusahaan perkebunan sawit ini “membandel” kepada institusi daerah yang resmi, lalu teguran keras apa yang akan mereka tuai?

TRANSTIPO.com, Topoyo – Jalur komunikasi ke pihak PT Trinity terputus, hingga tulisan ini dibuat. Seperti janji Komisi II DPRD Mamuju Tengah, pada Jumat, 20 Juli 2018, mereka kembali rapat dengar tanggapan langsung dari pihak pimpinan tinggi atau direktur utama perusahaan yang berkantor pusat di Kota Medan, Sumatera Utara, itu.

Hingga pukul 15.00 WITA, kemarin, rapat di dewan Mamuju Tengah itu belum juga dimulai. Komisi yang mengurusi utang sawit petani dari Trinity itu gusar sebab juru kunci dari perusahaan yang diharapkan hadir tak kunjung ada kabarnya, hingga rapat dimulai dengan tanpa kehadiran seorang pun perwakilan dari Trinity.

Rapat di dewan ini kembali dipimpin Fatahuddin, Ketua Komisi II. Rupanya, ini pertemuan kali ketiga menyoal utang itu.

Soal ketidakhadiran pimpinan Trinity, Fatahuddin bilang begini. Dengan tidak hadirnya pimpinan tertinggi PT Trinity, meski kami dari pihak DPRD Mamuju Tengah dan perusahaan telah membuat kesepakatan pada Rabu, 18 Juli, bahwa pimpinan tertinggi mereka akan hadir di rapat kali ini, Jumat, 20 Juli.

“Faktanya, tak satu pun perwakilan mereka yang hadir,” kata Fatahuddin. Pantauan Ruli Syamsil—kru transtipo.com—saat berlangsung rapat di dewan, dari roman Fatahuddin tampak benar ia kesal.

“Kami menghubungi pihak Trinity, melalui panggilan handphone, tapi tak satu pun nomor mereka aktif,” keluh Fatahuddin.

Jadi, sambungnya, bagi kami bersama teman-teman DPRD Mamuju Tengah mengambil kesimpulan bahwa pihak Trinity hindari tanggungjawab.

Dengan cara begini, Fatahuddin himbau, perusahaan-perusahaan lain jangan buat hal yang serupa. Kami selama ini—pemerintah daerah dan DPRD—sangat terbuka.

“Siapa pun investor yang ingin datang menanamkan sahamnya ke Mamuju Tengah, silahkan, dan kita tidak pernah menghalang-halangi. Tapi dengan kejadian seperti ini, kami ambil pelajaran. Ke depan kita harus berhati hati,” urai Fatahuddin, kesal.

Apa jawaban dari pihak Trinity? Diketahui kemudian, sesuai pejelasan yang berkembang di rapat dewan itu, bahwa pihak HOD Trinity pun tak sempat hadir lantaran yang bersangkutan sakit. Semoga cepat sembuh.

“Kami ingin agar kasus ini cepat terselesaikan karena menyangkut ekonomi dan roda pemerintahan Mamuju Tengah,” salah seorang legislator Mamuju Tengah menimpali.

Terkonfirmasi di lapangan, dari dua kali rapat di dewan, tak sekali pun dihadiri Ketua DPRD Mamuju Tengah, H. Arsal Aras Tammauni. Dari salah seorang legislator bilang, “Beliau tak hadir hari ini (Jumat, red) karena ada kegiatan perjalanan dinas di luar.”

Melihat kondisi rapat yang begitu, Andi Tendrik, salah seorang petani sawit yang hadir mengatakan, apabila minggu depan masih tidak ada titik terang untuk menyelesaikan masalah ini, ribuan teman-teman petani yang dirugikan akan turun langsung ke lapangan untuk meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan nakal, Trinity.

“Kami sepakat dengan teman-teman petani untuk ambil-alih dan menduduki perusahaan. Karena melihat dan mempelajari sikap dari pihak Trinity ini sangat tidak bersahabat. Setiap ada kesepakatan bersama selalu diindahkan dan tidak ditepati,” sebut Andi Hendrik.

Jadi, sebutnya, kami juga para petani menyimpulkan bahwa kita ini diremehkan dan dipandang sebelah mata.

Kabar baik datang dari salah seorang anggota dewan yang juga hadir dalam rapat. Diana Ritonga—legislator dari PPP Mamuju Tengah—ini bilang, ada informasi dari perwakilan petani, hari ini (Jumat, red), pihak PT Trinity telah menstransfer (mengirim) uang sebagai pembayaran utang ke rekening milik salah seorang petani sebanyak Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

“Meski jumlahnya sangat sedikit dari pokok utang, itu merupakan satu poin bahwa ada niat baik mereka untuk bayar utang ke petani. Tapi yang kami sesalkan di sini, pimpinan perusahaan tidak bertanggungjawab. Kita harap hari ini hadir, bahkan nomor ponsel mereka semua non-aktif,” sebut Diana Ritonga dalam rapat itu.

Diana berharap, teman-teman petani yang dirugikan, beri kepercayaan kepada kami selaku anggota dewan. Kapasitas komisi II juga berharap masalah ini dinaikkan lagi dan dibawa ke paripurna dewan.

“Mudah-mudahan jika sudah di rapat paripurna, final,” ujar Diana Ritonga.

Perihal membandelnya Trinity kali ini. Ada dua alur logika yang terbangun. Pertama, pihak perusahaan sudah menyiapkan langkah antisipatif terhadap utang mereka yang mencapai puluhan miliar itu.

Kedua, bisa jadi mereka punya senjata ampuh, misalnya, berupa bukti outentik tentang setoran atau upeti yang selama ini mengalir ke sejumlah pihak. Kalau-kalau ketegangan tak mereda, atau pihaknya terpojokkan sedemikian rupa, maka bukti upeti atau setoran itu mereka lagukan.

Entahlah.

RULI SYAMSIL/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR