TRANSTIPO.COM, Topoyo – Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sampe Amiruddin, menanggapi apa yang disampaikan oleh salah satu warga Topoyo, Ilham, baik melalui laman facebook-nya maupun yang diungkapkan kepada kru transtipo pada 8 November 2020.

Ilham mengungkapkan, sepak terjang KPU selaku penyelenggara pilkada di Mateng tidak nampak. Bahkan, kata Ilham, pilkada tahun ini layaknya bukan pilkada, padahal porsi anggaran lumayan besar.

“Melihat hari yang semakin dekat menuju pemilihan, mestinya pihak penyelenggara harus aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi hingga detik ini tinggal menghitung hari, progres tersebut belum juga terlihat, bahkan pemasangan APK pun juga tidak nampak,” ujar Ilham.

Ilham skeptis, “Hanya di Mateng saja yang belum terlihat melakukan pemasangan APK maupun sosialisasi, padahal tetangga kita lainnya seperti Pasangkayu sudah masif melakukan sosialisasi maupun pemasangan APK di sejumlah titik di daerah mereka.”

Tidak menutup kemungkinan, terang Ilham,
hal ini bisa membuat antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada kali ini menurun.

Komisioner KPU Mateng Sampe Amiruddin. (Foto: Ist.)

Sementara, salah seorang komisioner KPU Mateng, Sampe Amiruddin, beri tanggapan.

“Sosialisasi sudah dilakukan, hanya saja memang terbatas karena Covid, kita tidak diperbolehkan berkumpul, beda dengan pilkada sebelumnya,” kata Sampe.

Sampe tambahkan, “Seperti hari ini akan dilakukan kegiatan road show berkeliling Kabupaten Mateng dengan menggunakan mobil. Road show ini untuk menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti,” ungkapnya kepada laman ini di ruang kerjanya, Senin, 9 November 2020.

Selain itu, lanjut dia, terkait untuk APK sendiri, sesuai kesepakatan antara penyelenggara dan tim Paslon, pihak mereka yang melakukan pemasangan APK, kami hanya memfasilitasi.

“Saya lihat mereka sudah lakukan pemasangan APK ini, seperti contoh di Desa Tabolang sudah terpasang, dan pemasangan di titik-titik tertentu yang disepakati,” ujarnya.

Terkait anggaran Pilkada Mateng sebesar Rp17 miliar itu, komisioner bilang bahwa sudah memiliki porsi masing-masing, dan salah satu yang paling banyak menyerap anggaran atau sekitar 50 % adalah penyelenggara Ad Hoc.

“Seperti sewa kantor Ad Hoc, PPK, PPS, KPPS, baik sekretariat tingkat kecamatan dan desa, gaji atau honornya, operasinal, biaya saat perekrutan, bimtek, sosialisasi, seragam, logistik, relawan demokrasi, APK Paslon, logistik seperti pengadaan surat suara, protap kesehatan yang dipersiapkan di TPS,” ujar komisioner ini.

Anggaran sebesar itu, katanya, juga sudah termasuk persiapan pemilihan ulang dan gugatan ke MK jika nantinya ini terjadi. Kita sudah persiapkan dalam anggaran tersebut.

Tapi, masih Sampe, jika persiapan pemilihan ulang dan gugatan ini tidak terjadi, ya mesti sisa anggaran yang ada akan dikembalikan ke pemerintah.

Kabupaten Mateng menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Peserta Pilkada hanya diikuti dua pasangan calon, takni pasangan Aras Tammauni-HM Amin Jasa (incumbent) dengan pasangan Kotak Kosong (KoKo).

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR