Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mateng saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Aula Milenial Topoyo, Kamis 26 Desember 2019, malam. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Rakor tersebut membahas tentang pelanggaran Pemilu dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mateng 2020 mendatang. Kegiatan ini berlansung di Aula Milenial Topoyo, Kamis 26 Desember 2019, malam.

Hadir pada kegiatan itu, Ketua KPU Mateng Nasrul, Ketua Bawaslu Mateng Elmansyah, Kapolres Mateng AKBP Muhammad Zakiy, Pabung Kodim 1418 Mamuju Mayor Infantri Sahabuddin, Komisioner KPU dan sejumlah awak media.

Ketua KPU Mateng Nasrul menyampaikan, kegiatan ini untuk mengantisipasi berbagai hal dalam penyelenggaran Pilkada Mateng 2020 mendatang.

Nasrul menyebutkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Mateng pada pemilu 2019 lalu berjumlah 142.000 DPT, sehingga kata dia, sesuai aturan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih 2019 baru-baru ini, yang terdiri dari tiga Daerah Pemilihan (Dapil).

Diantaranya Dapil I berjumlah 11 kursi meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak dan Topoyo. Sementara Dapil II terdapat enam kursi dari Kacamatan Korossa, dan Dapil III sebanyak depan kursi meliputi Kecamatan Budong-budong serta Kecamatan Pangale, sehingga sesuai regulasi.

Selain itu kata Nasrul, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sebanyak 350 TPS. Sementara pada pelaksanaan Pilkada mendatang akan berkurang hingga berjumlah 252 TPS.

Dikatakan Nasrul, berkurangnya jumlah TPS bukan karena pemilih berkurang, namun berdasarkan aturan Pilkada maksimal jumlah pemilih tiap TPS berjumlah 800 pemilih. Sementara Pileg dan Pilprs maksimal jumlah pemilih 300 per TPS.

“Kemungkinan di Mateng kami akan memaksimalkan sampai 500 pemilih per TPS, itu karena kita melihat dari beberapa aspek termasuk geografis, hal ini penting kami sampaikan untuk menghindari potensi koflik,” kata Nasrul.

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Mateng Elmansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan penyusunan indeks kerawanan Pilkada, dan akan menerbitkan buku indeks kerawanan pemilu pada Januari mendatang terkait potensi-potensi kerawanan Pilkada Mateng 2020 mendatang.

Menurutnya, dari sekian banyak isu warna Pilkada, ada beberapa isu besar yang menjadi poin penting dalam mengidentifikasi indeks kerawanan, dan indeks ini disusun secara Nasional, diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sejumlah penyelenggara.

Ia mencontohkan, pemilu di Mateng 2019 baru-baru ini berdasarkan temuan Bawaslu terdapat tiga ASN yang tidak netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.

Selain itu kata Elmansyah, pada pemilu 2019 lalu juga ditemukan sejumlah penyelenggara melanggar kode etik. Bukan hanya itu juga ditemukan rekapitulasi suara yang terjadi di beberapa TPS.

“Ini yang perlu kita sama-sama antisipasi agar ke depan tidak terjadi lagi hal serupa,” tandasnya.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR