Salah satu titik kota di Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulbar. (Foto: Dok.)

Akhir pekan lalu, seorang narasumber yang pernah kami wawancarai, menanyakan penayangan berita ini. “Menulis sebuah berita dengan mengail data-fakta dari kedalaman yang tak terlihat, tak semudah menyeduh kopi lalu menyeruputnya.” Begitu kami menjawabnya.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Hanya tabiat dalam niat yang tak pakai uang, tapi segala gerakan dan urusan lainnya di dunia ini nyaris selalu terkait pada uang. Urusan bisnis dan proyek, tak perlu ditanya lagi.

Kisruh ini bermula dari sekadar pengisi perbincangan iringi jalannya waktu tatkala duduk santai di tempat teduh yang riuh rendah. Pada suatu malam di sebuah warung kopi di kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), tersebutlah sejumlah pegiat lembaga sosial kewargaan—dan entah dengan latar belakang apalagi yang separuhnya—berbincang sekenanya.

Bunyi kata-kata dana alokasi khusus (DAK) dengan mengalamatkan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) masih jelas dieja lewat dorongan angin pada sepasang kuping, walau berisiknya suara yang lain dari sekian banyaknya pengunjung di warung kopi itu, tak menyayupkan suara sekelompok lelaki dewasa itu.

Jika volume suara ditekan pelan yang hampir setengah berbisik, kabur pula apa isi pembicaraannya itu. Tapi modal bunyi kata DAK dengan nilai Rp46 miliar di Kabupaten Mateng itu, cukup jadi pengantar. Sembari diselingi terbahak, lalu bubar.

Pegiat lembaga swadaya ini cukup berjasa beri informasi awal dari pengantar tulisan ini yang dimaksud.

Beberapa hari kemudian sejumlah pertanyaan-pertanyaan dilayangkan kepada para pihak. Mula-mula pada lelaki paruh baya yang inisialnya AW. Lelaki ini sudah tak asing dengan Kabupaten Mateng. Sayang, pada ujung wawancara melalui aplikasi percakapan WhatsApp, AW bilang untuk tidak disebut secara benderang identitasnya dalam tulisan.

Wawancara kepada AW—melalui aplikasi WA—mulai pada 21 Juli, hingga 23 Juli. Selama tiga hari itu, sejumlah pertanyaan diajukan dan ia jawab seperlunya.

Bisakah dijelaskan apa yang Anda ketahui terkait usulan sejumlah proyek melalui DAK 2016 di Pemkab Mateng?

Lelaki AW itu jawab bagini. “Bukan kami. Pernah juga mengurus dan doble claim sama teman-teman.” Teman-teman yang AW maksud adalah salah satu partai politik besar di Kabupaten Mateng. Ia lanjutkan, “Pada akhirnya kami tidak diakui sehingga grup saya tidak dapat kegiatan. Jadi saya sudah tidak tahu soal itu (proyek DAK, red) karena kami mundur teratur walaupun merasa dirugikan.”

Tak jelas benar kerugian apa yang dimaksud oleh AW. Tapi sumber transtipo menyebutkan, “Yang dimaksud kerugian itu karena ia telah mengajak sejumlah pihak untuk talangi kewajiban saat mendapatkan sejumlah program dari DAK itu.”

Apakah kerugian itu berupa uang, misalnya?

“Terjemahkanlah sendiri kalau sudah menyangkut proyek dan melibatkan kontraktor di daerah.” Meski jawaban ini bersayap—sama dengan tertutupnya untuk ditulis nama dan identitasnya—tapi ini sungguh menarik.

Pecah kongsi di tengah jalan

Yang jadi satu sebab kian menyeruaknya terkait sas-sus dana alokasi khusus (DAK) 2016 di Kabupaten Mateng itu lantaran, atas pengakuan seorang sumber, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bermain di air keruh.

Pihak pegiat lembaga swadaya itu, kata sumber ini, seolah ingin menekan pihak tertentu di Kabupaten Mateng dengan dalih, “Ingin memanfaatkan isu DAK itu dengan ancaman akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk akan melayangkan laporan tertulis ke kantor anti rasuah di Jakarta.”

Oknum siapa yang dimaksud itu?

“Tidak enak sebutkan, bosq,” kata sumber ini di Mamuju, beberapa pekan lalu.

Perihal adanya dugaan tekanan ke pihak tertentu di Kabupaten Mateng itu, AW juga tak bersedia menjawab, dengan hanya menyebut, “Saya banyak bertemu LSM tapi saya tidak mengetahui jika ada pemerasan.”

Apakah benar bahwa sejumlah program dari DAK tahun 2016 di Pemkab Mateng itu terjadi “mark-up” di lapangan?

“Kalau yang itu saya tidak tahu karena itu mereka yang secara tekhnis dalam hal ini Pemerintah Mamuju Tengah,” jawab AW.

Apakah benar bahwa dana DAK Mateng sekitar Rp50 miliar itu adalah hasil “perjuangan” Anda di sejumlah Kementerian di Jakarta?

Lagi-lagi hanya jawaban sumir. AW hanya bilang begini: “Itu tidak benar. Saya tidak punya kewenangan berkomunikasi dengan kementerian, apalagi angka yang dimaksudkan saya tahu (mungkin maksudnya saya tidak tahu, red).”

Pertanyaan dialihkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mateng Haji Arsal Aras. Senin malam, 22 Juli lalu, melalui percakapan WhatsApp (WA), Arsal Aras melayani pertanyaan singkat kru laman ini.

Apa yang Anda ketahui terkait pengusulan sejumlah proyek-proyek dari DAK di Kabupaten Mateng pada tahun anggaran 2016?

“Mohon maaf, bro, saya kurang paham DAK 2016,” jawab Arsal singkat.

Hari ini, Selasa, 6 Agustus, sekitar beberapa menit yang lalu, kru laman ini mengonfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mateng Akhyar Arifin.

Ketika ditanyakan seputar program atau proyek apa saja yang didanai DAK 2016 di Pemkab Mateng, di ujung telepon Akhyar Arifin menyambutnya, namun dengan suara yang tak begitu jelas, ia hanya bilang, “Rata-rata jalanan. Tapi jika mau lebih jelas saya lihat dulu kontraknya. Nama paketnya juga harus dilihat dulu.”

Dalam kongsi besar di awal perjuangan menjolok DAK ini, tercium jika di tengah jalan terjadi perpecahan kepentingan. Siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang harus gigit jari, tak terurai benar.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR