Pemateri dialog publik penanganan konflik pertanahan di Mamuju Tengah dilaksanakan oleh Forum Persaudaraan Sulawesi Barat, Topoyo, Mamuju Tengah, 29 Juni 2018. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Di hari itu, sejumlah orang berkumpul. Dalam suasana penuh keakraban, sejumlah pihak berbincang-bincang serius perihal konflik tanah. Ini di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Nama remi kegiatannya adalah dialog publik penanganan konflik pertanahan di Mamuju Tengah. Dialog ini dilaksanakan di Topoyo, ibu kota Mamuju Tengah, 29 Juni 2018. Pelaksananya—seperti yang tertulis di kain spanduk—adalah organisasi Forum Persaudaraan Sulawesi Barat.

Hadir tiga pembicara: Kepala Dinas BPN Basok Bakti, Anggota DPRD Mamuju Tengah Marsuki, dan Saldi M, perwakilan Polsek Topoyo. Pesertanya, ada sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan wakil-wakil lembaga formal di Mamuju Tengah.

Dari pihak pelaksana kegiatan diperoleh keterangan, “Karena 2016 lalu kami melakukan kajian potensi konflik yang terjadi di Mamuju Tengah, dan kajian itu masih mengambang, belum terjawab penyelesaian masalah tentang konflik pertanahan di daerah kita.”

Teringat, sebut mereka, setahun lalu terjadi konflik lahan di wilayah dalam Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah.

Pihak inisiator ini bilang, dengan konflik tanah itu, justru disayangkan sebab isu yang berkembang di luar malah mengarah soal SARA. Mungkin seolah bias. Dan, sebutnya, memang, daerah kita ini dihuni beragam latar belakang suku, budaya, bahkan agama yang berbeda-beda. “Ini sangat berpengaruh, berpotensi konflik. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang berdampak besar dalam wilayah provinsi ini.

Terpantau, saat dialog itu berlangsung, peserta sarankan kita sama-sama cari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terarah, pemerintah khususnya pihak Badan Pertanahan Nasioal (BPN) perlu kerja sama dengan pemerintah terkait.

“Harus lebih serius lagi dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di daerah kita,” sebut bang Badar, salah seorang peserta yang diketahui aktif di bidang sosial.

Peserta dialog publik penanganan konflik pertanahan di Mamuju Tengah dilaksanakan oleh Forum Persaudaraan Sulawesi Barat, Topoyo, Mamuju Tengah, 29 Juni 2018. (Foto: Ruli)

Pihak BPN bicara, “Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas PBN yaitu bagi masyarakat yang memiliki tanah dan terhindar dari sengketa, ya, kami buat sertifikat. Yang sudah memiliki sertifikat tanah, kami petakan. Lokasi yang memiliki sertifikat maupun belum bersertifikat supaya letak tanah atau bangunan tahu persis tempatnya, bahwa tempat dan lokasinya di sini.”

Ditambahkan, apakah itu sertifikat tanah yang baru maupun yang lama, semua sudah kami petak-petakkan. “Bahkan tanah bersengketa pun kami petakkan tapi kami tidak sertifikatkan,” sebut Basok Bakti.

“Salah satu sebab yang menimbulkan adanya sengketa tanah saat ini karena tidak disiplinnya masyarakat dalam mengurus surat-surat tanahnya,” imbuh Kadis BPN, Basok Bakti.

Di ujung paparannya, Basok bilang, terus terang masalah yang dihadapi saat ini di Mamuju Tengah, konflik tanah terjadi antara masyarakat dan perusahaan terkait. Bahkan, ada beberapa sengketa tanah yang menimbulkan dampak yang tidak baik.

Maka dari itu, pinta Basok, kami menyadari dengan belum selesainya konflik pertanahan, dan tentang batas-batas wilayah yang ada dapat menimbulkan konflik.

“Kami akan selalu berusaha mencari cara dan jalan agar permasalahan ini dapat teratasi. Pihak pemerintah membutuhkan kerja sama, ide, gagasan atau masukan dari tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi di daerah ini,” harap Basok.

Sementara, Marsuki mengatakan bahwa persoalan konflik lahan harus memiliki sumber yang jelas dan akurat.

“Ini menyangkut kepentingan umum. Sebab itu ada 3 pokok utama yang harus diperhatikan. Yaitu manusia, wilayah, dan sumberdaya. Itu pula yang yang melahirkan sebuah otonomi daerah. Maka dari itu, yang pertama yang harus diliat apa pemicu sebuah konflik, konflik batas lahan Mamuju Tengah salah satunya,” jelas legislator dari PPP ini.

Ia sinyalir, ada beberapa oknum dengan sengaja hilangkan batas patok-patok tanah yang telah dipasang oleh pemerintah. Bahkan, katanya, ada juga beberapa kelompok tani menguasai tanah sampai puluhan hektar.

“Ada yang kuasai tanah lalu dijual denga hanya berkekuatan hukum supradit. Traksaksi di bawah pohon pisang. Tapi tanah yang dibeli itu tak digarap juga, kemudian dijual lagi. Nah, ini semua yang menimbulkan konflik yang akan datang,” jelas Marsuki.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR