Direktur Pemuda Corruption Watch juga merupakan aktifis anti korupsi Mamuju Tengah (Mateng), Bustamin. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Direktur Pemuda Corruption Watch Bustamin, juga merupakan salahseorang aktifis Mamuju Tengah, menilai kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat tidak proaktif dalam menangani laporan terkait pelanggaran hukum, khususnya dugaan korupsi.

Hal itu, diutarakan Bustamin saat dijumpai disalah satu Kedai Kopi di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat 28 Februari 2020.

Menurut Bustamin, sepak terjang Kejati Sulbar dalam menangani laporan mengenai pelanggaran hukum tidak maksimal, dan itu sangat mengecewakan masyarakat.

Dikatakannya, sejak hadirnya Kejati di Sulbar kurang lebih empat bulan sebagai penegak hukum anti korupsi, belum terlihat adanya terobosan yang dilakukan, bahkan laporan – laporan masyarakat sebelumnya tidak pernah ditindaklanjuti.

Bustamin menuturkan, sejumlah laporan dari penggiat anti korupsi telah dimasukkan ke Kejati Sulbar terkait kasus korupsi, namun, hungga saat ini tak satupun yang ditindaklanjuti.

Walupun kata Bustamin, kehadiran Kejati di Sulbar belum terbilang lama, namun, setidaknya dapat menjadi solusi terkait laporan – laporan masyarakat yang ada, khususnya kasus – kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

“Saya katakan kehadiran Kejati di Sulbar gagal dan tidak ada gunanya,” ungkap Bustamin.

Belum lagi kata Bustamin, kasus – kasus lama saat masih bergabung dengan Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) dan telah dilimpahkan sepenuhnya kepada Kejati Sulbar, itu juga belum ada tindakan hingga saat ini. Sehingga kata dia, ini merupakan kegagalan dari pimpinan Kejati Sulbar.

“Jangan hanya turun di kabupaten sosialisasi, tapi tidak ada realisasinya,” tuturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa aliansi penggiat anti korupsi yang ada di Sulbar kata Bustamin, dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Kejati Sulbar dalam hal ini Darmawel Aswar.

“Kami akan minta untuk mencopot pimpinan Kejati Sulbar,” katanya.

Bustamin menambahkan, begitu banyak temuan – temuan kasus korupsi dari enam kabupaten di Sulbar, namun, tak satupun yang ada titik terang hingga saat ini.

“Itu karena tidak ada kinerja baik dari Kejati Sulbar, ini yang perlu di evaluasi oleh Kejagung,” pungkasnya.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR