Bupati Mamuju Tengah HM Aras Tammauni (tengah) sedang melakukan sidak di salah satu kantor OPD Mamuju Tengah, Kamis, 21 Juni 2018. (Foto: Ruli Syamsil)

Pantauan di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang selama cuti Lebaran, di perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, para ASN telah masuk kerja.

Inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor OPD dilakukan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin.

Dalam perbincangan layanan WhatsApp, terkonfirmasi ke sejumlah staf ASN Pemprov Sulawesi Barat dengan menyebutkan bahwa Gubernur Ali Baal Masdar tidak berada di tempat (Rangas baru, red).

“Saya dengar beliau sidak di Polman,” kata sumber laman ini.

Redaksi

TRANSTIPO.com, Topoyo – Hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama masa Lebaran 2018, menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi aparat sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Masuk kerja tepat waktu di hari kerja pertama ini, itu pertanda wujud disiplin sebagai pamong pengabdi, dan bagi ASN yang menambah hari libur, maka tentu sanksi indisipliner dari pimpinan akan ia tuai.

Di Kabupaten Mamuju Tengah, pucuk pimpinan daerahnya turun sidak bagi ASN Pemkab Mamuju Tengah di hari pertama masuk kerja ini, Kamis, 21 Juni 2018.

Trio Mamuju Tengah, sebutlah begitu untuk menyederhanakan sebutan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten bagi daerah yang baru memekarkan diri beberapa tahun lalu, turun langsung sidak ke sejumlah OPD.

Bupati Mamuju Tengah HM Aras Tammauni menyebut, akan dikenakan sanksi bagi ASN dan tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Pemkab Mamuju Tengah yang tak masuk kantor atau hadir di hari pertama kerja.

Sanksi yang dimaksud, menurut bupati, bagi ASN adalah penundaan kenaikan pangkat dan pengurangan tunjangan kerja. Sedangkan bagi para honorer atau tenaga kontrak yang tak masuk kerja di hari pertama, Kamis, 21 Juni 2018, berdasarkan absen, tidak akan dibayarkan gajinya 1 bulan penuh.

“Apabila hari kedua masih bolos atau tidak masuk kerja, maka gajinya selama dua bulan penuh tidak akan dibayar,” sebut Bupati HM Aras Tammauni.

Bupati Aras tegaskan lagi, “Apabila hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, masih bolos atau tidak masuk kerja, maka yang bersangkutan akan langsung dikeluarkan atau dipecat dari tempat kerjanya.”

Sidak di hari pertama masuk kerja di salah satu kantor OPD Mamuju Tengah, Kamis, 21 Juni 2018. (Foto: Ruli Syamsil)

Dari penjelasan Aras Tammauni kepada sejumlah wartawan yang meliput itu, menurutnya, sidak yang dilakukan hari ini tujuanya untuk melihat dan menilai siapa-siapa ASN yang benar-benar disiplin dan bertanggungjawab dalam mengemban amanah sebagai pengabdian pada negara, melayani masyarakat.

Dewan Mateng Dukung Sidak

Dari Kantor DPRD Mamuju Tengah, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh pucuk pimpinan Pemkab Mamuju Tengah (Pemkab Mateng) beroleh dukungan punggawa kantor politik formal ini.

HM Arsal Aras, Ketua DPRD Mamuju Tengah, berbicara kepada media perihal dukungannya itu.

Arsal bilang, terkait sidak pagi ini (Kamis pagi, red) oleh pemerintah daerah, kami sepenuhnya mensupport.

“Toh kalau ada tenaga ASN atau tenaga kontrak yang belum masuk pada hari ini, lalu pemerintah daerah beri sanksi, ya, kami support itu,” sebut Arsal Aras saat jumpa pers di ruang kerjanya itu.

Politisi muda Partai Demokrat ini mengatakan, “Saya kira ini adalah bagian dari tanggungjawab kita untuk melakukan pembinaan. Kami di DPRD ini (baca: DPRD Mamuju Tengah), sepenuhnya telah serahkan ke Sekwan. Jika ada tenaga kontrak yang tidak aktif, diberhentikan. Sampai hari ini kami mendata melalui absen. Jika ada tenaga kontrak yang tidak mau aktif, malas masuk kantor, ya, sudah kasi keluar saja.”

Ia tegaskan, “Banyak tenaga sukarela yang lebih aktif. Itu yang difungsikan.”

RULI SYAMSIL/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR