Mahasiswa dan warga lakukan aksi demo menolak eksekusi, Senin,19 Februari 2018. (Foto: Frendy Christian)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Sejumlah warga bersama Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menggelar aksi ujuk rasa menolak ekseskusi 12 rumah warga yang berada di ujug kota Mamasa yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Polewali, Senin, 19 Februari 2018.

Eksesuki 12 rumah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Polewali, No.03/Pen.Eks/2018.Pn.Pol, di mana lokasi tersebut bersengketa dan masuk di meja pengadilan namun dimenangkan oleh penggugat.

Aksi penolakan eksekusi yang dilakukan sejumlah warga dan mahasiswa sempat membuat macet arus kendaraan sekitar 1 jam lebih di Jalan Poros Mamasa-Rante-Rante lantaran sejumlah pengunjuk rasa menutup badan jalan serta membakar ban bekas.

“Kami akan tetap bertahan jika dipaksakan eksekusi, karena lokasi yang ada saat ini sudah ditempati warga sejak berpuluh-puluh tahun dan punya IMB,” ujar Arnol, korlap aksi.

Merespon aksi yang dilakukan sejumlah warga dan mahasiswa, Plt. Bupati Mamasa Bonggalangi, berserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pihak pengadilan melakukan rapat bersama, mencari jalan keluar dari kasus tersebut.

Melalui pertemuan musyawarah Forkopimda, ekseskusi untuk sementara ditunda dan diserahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikannya itu secara adat.

“Untuk saat ini tidak ada eksekusi dengan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan. Namun tidak berarti keputusan pengadilan batal karena tidak ada orang yang kebal hukum. Dengan adanya penundaan eksekusi diberikan kesempatan sampai minggu depan. Dan, diharapkan pemerintah melalui camat dan lurah bersama lembaga adat untuk menegosiasi kedua bela pihak,” ungkap Bonggalangi.

Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Polewali Heriyanti, mengatakan keputusan pengadilan akan tetap dilaksanakan, namun terlebih dahulu memberikan ruang lembaga adat untuk memfasilitasi kedua belah pihak.

“Hukum adat di Mamasa ini benar-benar masih hidup sehingga kami menghargai itu, dan kita berikan kesempatan dan ruang yang cukup kepada termohon eksekusi dan semua pihak untuk bermusyawarah dengan lembaga adat,” katanya.

Untuk saat ini jalan kembali dibuka dan arus kendaraan kembali normal seperti biasanya.

FRENDY CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR