Publik Minta Tak Bohong, Pansus III DPRD Mamasa ‘Hindari’ Dana Covid Rp27 M

1084
Kursi tempat duduk undangan dari Pemkab Mamasa kosong melompong di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, Kamis, 27 Mei 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

Tiga punggawa formal Kabupaten Mamasa kompak tak berada di Mamasa, Kamis, 27 Mei 2021.

Legislator Mamasa ditantang berani tidak di medsos semata.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamasa David Bambalayuk, Kamis, 27 Mei 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Uang makan minum petugas jaga di perbatasan Kabupaten Mamasa — di Lakahang, Kecamatan Tabulahan dan di Tumonga, Kecamatan Messawa — menjadi salah satu item yang dibiayai Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamasa yang bersumber dari APBD tahun 2020.

“Bagaimana caranya mengalokasikan itu uang makan minum bagi petugas yang menjaga perbatasan. Soalnya dana Covid-19 ini masih banyak sekali,” kata seorang birokrat Kabupaten Mamasa kepada transtipo, November 2020 lalu.

Untuk sementara, tambah sumber ini yang minta tak dipublis identitasnya, sudah dikalkulasi, “ini baru satu miliaran alokasi untuk makan minum petugas.”

Petugas dalam Gugus Tugas yang dimaksud, sudah termasuk semua pihak yang sering aktif di posko Tim Reaksi Cepat (TRC) — tim penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemkab Mamasa, yang menjadikan bekas kantor DPRD Mamasa sebagai posko induk.

Ruang Rapat Paripurna DPRD Mamasa, Kamis, 27 Mei 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

Belakangan, konsentrasi tim covid kabupaten dipindahkan ke Aula Mini, Tatoa, Mamasa dengan nama baru: posko induk Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamasa.

Aula mini ini selalu ramai, terutama belakangan sebab di aula ini dijadikan salah satu tempat pelaksanaan penyuntikan vaksin bagi warga Kabupaten Mamasa.

Tak satu pun sumber yang tahu rincian dan keseluruhan jumlah dana makan minum bagi petugas jaga di perbatasan serta tim yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19.

Dana untuk penanganan covid di Mamasa terbilang besar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, dana refocusing untuk penanganan Covid-19 tersebut sebesar Rp27 miliar lebih.

Dana sebesar itu, hingga kini belum terkuak secara detail apa saja yang dibelanjakan agar klop dengan pertanggung jawaban dana itu.

Harapan akan terurai secara jelas setelah terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) III atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mamasa Tahun Anggaran 2020, toh hampa jua — paling tidak hingga Jumat ini.

“Padahal tim ini sudah bekerja satu bulan lebih,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamasa David Bambalayuk, “menyindir” kinerja pansus dewan — yang ia korelasikan dengan rekomendasi tertulis yang dirumuskan oleh pansus.

Anggota Pansus III tentang LKPj, Reski Taulabikia di Gedung DPRD Mamasa, Kamis, 27 Mei 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

Keyakinan Reskianto Taulabikia akan adanya “kejutan” dalam Paripurna DPRD Kabupaten kali ini, juga masih sumir.

Di lantai dua gedung DPRD Mamasa, kepada Wartawan yang mewawancarainya, Reskianto bilang kami belum bisa berkesimpulan terhadap pendapat pansus dan fraksi yang ada di dewan.

“Kan fraksi banyak. Saya juga tidak sendiri di pansus (tiga),” kata Reskianto Taulabikia di Mamasa, Kamis, 27 Mei 2021, sekitar pukul 12.00 WITA.

Apakah keberanian legislator Reskianto Taulabikia sebagai salah seorang anggota Pansus III — yang salah satu tugasnya menelusuri penggunaan dana covid 27 miliar rupiah — pada rapat Paripurna DPRD Mamasa sama dengan garangnya di media sosial (facebook), misalnya?

Semuanya akan terjawab pada esok, Jumat, 28 Mei 2021.

Mengapa mesti esok?

DPRD Mamsa sebenarnya sudah mengagendakan rapat paripurna pada Kamis, 27 Mei ini, tapi batal terlaksana lantaran pihak eksekutif sebagai mitra kerja legislatif, tidak hadir.

“Para pimpinan daerah sedang berhalangan sehingga kita tunda sampai besok (Jumat),” kata Reskianto Taulabikia.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamasa untuk mendengarkan pandangan 8 fraksi yang ada di DPRD Mamasa, termasuk mendengarkan pendapat Pansus atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPKj) Bupati Mamasa Tahun Anggaran 2020, sedianya dilakukan hari ini, Kamis, 27 Mei.

Di gedung DPRD Mamasa dan konfirmasi kepada para pihak, umumnya seirama mengakui jika Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda, dan Sekda Mamasa Ardiansyah serentak sedang tak berada di Mamasa, Kamis ini.

“Pak Bupati masih di luar daerah, di Jakarta. Pak Wakil Bupati sedang sakit. Dan pak Sekda juga tidak ada di Mamasa,” kata sumber laman ini di gedung dewan, siang tadi.

Mungkin secara kebetulan tiga punggawa formal Kabupaten Mamasa ini sedang tak berada di Mamasa kota dalam waktu yang bersamaan pada Kamis ini.

“Besok (Jumat, red) akan kita laksanakan rapat paripurna,” aku Reskianto.

Informasi yang dihimpun laman ini diketahui bahwa Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda sudah dimungkinkan sehat besok, dan akan hadir pada rapat paripurna dewan.

“Kemungkinan pak wakil bupati yang hadir,” ujar Musa, salah seorang anggota Pansus LKPj.

Coba dihubungi untuk kepentingan konfirmasi, nomor kontak pribadi wakil bupati Martinus dan sekda Ardiansyah bernada sedang tidak aktif.

Masih di seputar gedung DPRD Mamasa, Reskianto Taulakbi tak bersedia bicara rinci pada saaf ditanyakan hal apa saja di dana covid 27 miliar itu yang “diburu” oleh pansus.

“Jangan kita dipojokkan, bos. Kan, pansus ini bekerja sesuai aturan yang ada,” katanya.

Di ujung obrolan, Reskianto menyilakan untuk menemui pihak Sekwan DPRD Mamasa atau pimpinan lain jika ingin mengetahui isi rekomendasi Pansus III.

Sejurus dengan itu, hanya beberapa menit setelah Reskianto berlalu ke lantai dasar untuk pulang, Haji Musa — anggota Pansus III DPRD Mamasa — yang baru saja menyudahi makan siangnya, melayani wawancara singkat dengan kru laman ini.

“Kami belum terima laporan tentang pemakaian dana Covid,” kata Musa.

Menurut Musa, pemda belum pernah kasi ke kita laporan tertulis tentang penggunaan dana Covid-19 di tahun anggaran 2020.

“Kan, seharusnya ada rincian itu, berapa orang yang dikasi makan, berapa biaya operasional tim gugus, apa saja yang dibelanjakan. Kan, musti ada itu,” jelas Musa.

Musa seolah memahami kondisi yang dialami Pemkab Mamasa saat ini. Ia bilang, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat sedang memeriksa ini anggaran covid Mamasa.

“Sesuai penjelasan yang kami dapat, pemda belum kasi rincian data karena sudah diserahkan kepada BPK. Kami juga tunggu itu,” aku Haji Musa.

Di dalam ruang rapat paripurna dewan, para legislator tampak sedang bercengkerama antara satu dengan yang lain. Yang sudah makan siang asyik merokok, dan masih ada yang sedang menikmati hidangan dari kotak nasi.

Di depan aula paripurna itu, sejumlah staf dewan sibuk menelepon. Lalulalang orang jelas benar bahwa kesibukan di gedung dewan itu penanda Kamis adalah waktu yang tak biasa.

Di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Mamasa David Bambalayuk tak banyak orang. Dua staf duduk di depan ruangan. Diam saja, setelah memberitahukan ‘tuannya” lagi ada tamu.

Ada juga satu dua orang tamu yang keluar-masuk, sepertinya bawa bundelan surat.

Kami bersama dua Wartawan lainnya dan seorang lelaki paruh baya yang di kemejanya terdapat tulisan mencolok, sepertinya berbaju LSM  — juga masuk di ruang kerja David tepat pukul 12.45 WITA.

David Bambalayuk menjawab dengan lugas semua pertanyaan yang diajukan.

Sebuah dokumen penting diperlihatkan David dan difoto pun ia tak berkeberatan.

Nama-nama Anggota Pansus III DPRD Mamasa terntang LKPj Bupati Mamasa T.A. 2020, Kamis, 27 Mei 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

Kertas yang diperlihatkan David Bambalayuk adalah surat rekomendasi Pansus III: Laporan Panitia Khusus III Atad Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Mamasa Tahun Anggaran 2020.

Ia bolak balik dari lembar pertama hingga lembaran terakhir, David tak menemukan ulasan atau hasil rekomendasi pansus terkait rincian penggunaan dana Covid-19 yang 27 miliar rupiah itu.

“Itu tidak ada penjelasan tentang penggunaan dana covid. Mestinya ada itu,” kata David Bambalayuk, terkesan kesal.

Tapi, ya, kata David, kami pimpinan dewan terima saja, apa pun hasil rekomendasi pansus.

David hanya sayangkan, pansus yang sudah bekerja sebulan lebih, “Ini ji hasilnya!”

Meski David tak menyebut nama, tapi ia seolah mempertanyakan kegarangan oknum dewan — yang oknum dewan tersebut tergabung dalam Pansus III — yang sering mengumbar “idealisme” di media sosial (facebook misalnya).

“Berani bicara idealis di medsos belum tentu (berani) dalam kenyataan,” sindir David — ada orang lain dalam ruangan yang dengan sekenanya sebut nama oknum dewan dimaksud.

Tidak garangnya yang dimaksud David tentu hasil kajian tim pansus tiga yang sama sekali tak menguraikan terkait pemakaian dana Covid-19 di Kabupaten Mamasa.

“Ya, paling tidak ada lah uraiannya, walau alasan apa pun misalnya. Ini tidak ada sama sekali,” tegasnya sembari menunjuk surat rekomendasi beberapa lembar itu.

David seloroh: “Mana tajimu pak. Tunjukkan tajimu,” sindir keras David.

Esok, Jumat, 28 Mei, taji para anggota Pansus LKPj Bupati Mamasa 2020 ditunggu oleh publik Mamasa.

Sebelumnya, penelusuran meluas, sejumlah rakyat berkesimpulan: dewan Mamasa mesti jujur ungkapkan apa sebenarnya yang terjadi, uang 27 miliar itu diapakan.

SARMAN SAHUDING

TINGGALKAN KOMENTAR