Musyawarah sejumlah tokoh adat dan pemerintah menyikapi kasus pencabulan anak dibawah umur yang melibatkan satu keluarga pelaku dan korban, di Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. (Foto: Anis)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Menyikapi perbuatan asusila yang melibatkan satu keluarga pelaku dan korban, sejumlah tokoh adat tingkat Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, melakukan musyawarah dengan pemerintah setempat.

Dalam musyawarah itu, lembaga adat beserta pemerintah kecamatan dan kelurahan berembuk terkait pemberlakuan hukum adat terhadap pelaku, digelar di Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis 30 Januari 2020.

Salah seorang tokoh adat Maurids Genggong mengatakan, kepada pelaku, selain diproses melalui hukum yang tengah dijalani saat ini, juga harus dilakukan proses hukum adat demi membersihkan kampung dari segala ancaman akibat perbuatannya.

Untuk itu pihak adat dan pemerintah, dalam waktu singkat akan memanggil keluarga pelaku beserta korban untuk diberikan penjelasan terkait hukum adat yang akan diberlakukan.

“Kami akan panggil keluarga korban dan juga korban karena masih satu keluarga, untuk diberikan pemahaman tentang hukum adat yang akan diberikan atas perbuatannya,” jelas Maurids.

Dikatakan Maurids, dalam istilah adat Mamasa, perbuatan semacam itu disebut “umpasule aluk langngan tangngana langi” dalam ajaran agama temasuk sebuah tindakan menghujat Allah. Sehingga kata dia, hal ini merupakan pelanggaran berat yang dapat mendatangkan musibah dan malapetaka bagi masyarakat apabila tidak ditindaki adat.

Kata Maurids, jika hukum adat diterapkan maka musibah-musibah yang akan timbul akibat perbuatan seperti itu tidak terjadi kepada masyarakat dan daerah secara umum di Mamasa, sehingga masyarakat terhidar dari gangguan yang mengakibatkan kerugian.

Maurids bilang, setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam wilayah keadatan, maka wajib hukumnya menuruti hukum adat yang diterapkan. Karena jika yang bersangkutan tidak mentaati, maka segala resiko yang timbul atas perbuatan ini akan ditanggung dengan sendirinya.

“Sanksinya akan disampaikan setelah kita menghadirkan keluarga pelaku dan korban, juga beberapa saksi,” katanya.

Maurids menambahkan, kejadian tersebut selain menjalani proses hukum pihak berwajib, juga akan dilakukan proses adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah Mamasa.

“Yang pasti proses adat akan mengarah pada kebaikan masyarakat secara umum, dengan menganut prinsip Ada’ Tuo,” tandasnya.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR