Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), mendatangi Polres Mamasa. (Foto: Sammy)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), mendatangi Polres Mamasa.

Tujuannya, untuk mengadukan dugaan tindak pidana pembakaran bendera Partai yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu 24 Juni 2020 lalu.

Pengaduan ke Polres Mamasa, dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Mamasa, Yohanes Karatong, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan DPC PDIP Mamasa, Yusak Nolelolang, dan sejumlah kader Partai PDIP lainnya.

Ketua DPC PDIP Mamasa, Yohanes Karatong mengatakan, insiden pembakaran bendera Partai dalam aksi ANAK NKRI merupakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia.

“Sebagai kader PDIP kami tidak akan tinggal diam, karena isiden itu sangat melukai hati setiap kader PDIP,” kata Yohanes Karatong, Senin 29 Juni 2020, siang tadi.

Yohanes menilai dalam aksi itu, simbol PDI Perjuangan telah disandingkan dengan bendera Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang mana di Indonesia PKI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

“Kami sangat mengecam tindakan ini, kami berharap agar kejadian ini benar-benar ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya.

Yohanes menyebut, partai berlambang banteng adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang. Partai ini memiliki akar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927

Dalam pengaduan ke Polres Mamasa, Yohanes mendesak aparat penegak hukum, untuk memproses secara pidana pelaku pembakar bendera PDI Perjuangan dan penanggungjawab aksi ANAK NKRI.

Jauh Yohanes mengatakan, setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, maka seharusnya tidak ada lagi perbedaan kepada setiap rakyat Indonesia. Sekalipun kata dia, mungkin ada saja kader PDIP di masa lalu bagian dari PKI, namun saat ini semua kader PDIP setia terhadap pancasila.

“Mungkin saja ada kader yang dulu nenek moyangnya PKI, tetapi sekarang tidak boleh dikategorikan mereka PKI,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Mamasa, AKBP Indra Widyadmoko mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari PDIP.

Terhadap laporan itu kata dia, akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke pihak Markas Besar (Mabes) Polri di pusat.

“Saya sudah sampaikan bahwasanya kasus ini sudah mendapat perhatian di Mabes Polri,” terang Indra, di Mapolres siang tadi.

Ia menegaskan, terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum, akan ditindak tegas.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR