Mulanya AWT, Miliaran Dana BOK Puskesmas 2021 Belum Cair

942
Puskesmas Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dibangun pada 2020 yang menelan biaya sekitar Rp4 miliaran, bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa T.A. 2021. (Foto: Istimewa)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Media sosial facebook mengalirkan informasi hangat untuk netizen. Masih pagi benar, Selasa, 14 Desember 2021, di saat mentari baru saja menyinari bumi, sebuah postingan pendek nan garang dari pemilik akun, Andi Waris Tala (AWT).

Tautan bernada tanya dari AWT pada Selasa pagi itu terkait dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dana itu ia tengarai belum cair ke sejumlah Puskesmas.

“Dana BOK belum cair pada sekitar 10 Puskesmas, khususnya di triwulan 3 dan 4,” sebut AWT.

Pegiat swadaya masyarakat paling aktif di Kabupaten Mamasa ini, tak menjelaskan detail nama 10 Puskesmas yang dana BOK-nya masih tertahan, entah di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa atau di bagian keuangan Pemkab Mamasa. Tersirat, ia seolah mengirim pesan pegiat media ‘berkerja’.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dr. Hajay seolah tak tahu-menahu terkait dana BOK untuk Puskesmas di Kabupaten Mamasa.

Dikonfirmasi pada Selasa, 14 Desember di dua waktu yang berbeda: pagi sekitar pukul 10.33 WITA dan sore sekitar pukul 19.00 WITA.

Berapa jumlah dana BOK untuk Puskesmas se-Kabupaten Mamasa?

“Saya tidak terlalu ingat detailnya.” Yang Hajay ketahui ada 18 Puskesmas di Kabupaten Mamasa.

AWT menambahkannya, “Rata-raya Rp700 juta sampai dengan Rp1 miliar setiap puskesmas.”

Dari informasi ini, tak muluk-muluk jika disinyalir dana BOK Kabupaten Mamasa yang belum cair ke sekitar 10 Puskesmas sejak bulan Juli 2021, miliaran rupiah.

Penjelasan legislator Kabupaten Mamasa tak memadai. Dewan Reskianto Taula’bikia — legislator paling vokal saat ini — menjawab lugas pertanyaan transtipo, tapi kurang “berisi”.

“Saya tidak tahu persis karena kami (DPRD, red) tidak pernah dibagikan buku APBD 2021,” tulis Reskianto melalui WhatsApp, Selasa, 14 Desember sekitar pukul 09.50 WITA.

Jufri Sambo Ma’dika, Ketua Komisi II DPRD Mamasa — komisi mitra Dinas Kesehahtan Pemkab Mamasa — beri keterangan apa adanya. Ambigu.

“Jadi BOK Puskesmas itu hanya numpang lewat di APBD karena dia anggaran dari Kementerian Kesehatan yang langsung ke rekening Puskesmas. Kalau tidak salah kurang lebih Rp700 juta,” tulis Jufri Sambo Ma’dika, Selasa, 14 Desember sekitar pukul 16.40 WITA.

Meski komisinya bermitra dengan dinas kesehatan, Jufri belum bisa menjelaskan detail terkait pencairan dana BOK ke Puskesmas tersebut.

“Saya tahu soal itu karena saya di komisi 2, mitra dengan dinkes.” Soal pencairan ke Puskesmas, Jufri heran, “Sampai hari ini belum ada puskesmas yang mengadu (ke dewan) soal keterlambatan. Belum ada keluhan.”

Dari Tabulahan, Kabupaten Mamasa, terbersit titik terang pada separuh waktu petang, Selasa, 14 Desember sekitar pukul 16.42 WITA.

Iryaana, SKM (47) baru saja pulang dari Desa Pangandaran dalam giat vaksinasi ketika menjawab serentetan pertanyaan.

Sebagai Kepala Puskesmas Tabulahan, Iryaana tak kenal lelah mengakselerasi program pemberian dosis vaksin kepada warga dalam wilayah kerjanya.

“Saya masih di lapangan ini. Baru pulang dari giat vaksin di Desa Pangandaran,” tulis bu Irin — sapaan Iryaana — melalui WhatsApp, Selasa petang.

Bagaimana dana BOK Puskesmas Tabulahan?

“Tidak lancar pak.” Ia perjelas, “Belum terbayarkan yang triwulan 3 dan 4. Sejak Juli sampai sekarang belum terbayarkan.”

Hanya berselang beberapa menit, meski cahaya waktu petang belum beranjak meredup, Irin kirimkan data penting soal angka yang telah diterima Puskesmas Tabulahan.

“Triwulan I, Rp187.390.760. Triwulan II, Rp205.803.000.”

Terang, baru Rp393 juta lebih dana BOK Puskesmas Tabulahan yang cair. Jika benar minimal Rp700 juta harusnya kucur ke tiap Puskesmas, tak salah misalnya, nilai miliaran rupiah dana BOK Puskesmas masih tersimpan di “brankas” — entah di mana.

Iryaana memimpin “pasukan” nakes terbilang banyak: 2 orang dokter (1 dokter umum dan 1 dokter gigi masing-masing PNS); 31 orang nakes (PNS); 93 orang tenaga kontrak; dan 4 orang tenaga sukarela.

Sekadar penjelasan tambahan. Bantuan Operasional Kesehatan adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas): penurunan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi, dan malnutrisi.

SARMAN SAHUDING

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini