Kantor Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa. (Foto: Dok. transtipo, 2 Juli 2020)

Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H.: “Kesepakatan jahat itu pelanggaran pidana.”

TRANSTIPO.com, Mamasa – Penyegelan kantor Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), telah didamaikan oleh Polres Mamasa.

Peristiwa penyegelan kantor desa yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Botteng, Hadrash, pada 21 Juni 2020 lalu dianggap tidak ada masalah karena tidak mengakibatkan kerugian masyarakat. Meskipun aktivitas perkantoran telah lumpuh selama kurang lebih dua pekan lamanya.

Hal itu dijelaskan Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal Polres Mamasa, Ipda Gusti Muhammad Rifa Adabi, Rabu 16 Juli 2020, kemarin.

Ipda Gusti menjelaskan, pihaknya telah melakukan mediasi terhadap kedua bela pihak, baik dari mantan kepala desa maupun pihak kepala desa.

Ia mengakui, jika perjanjian yang dibuat oleh mantan kepala desa dan kepala desa terpilih saat ini tidak ada nilainya di mata hukum.

“Untungnya perjanjian itu tidak dilaksanakan kepala desa baru,” kata Kepala Unit Tipikor Polres Mamasa, Ipda Gusti Muh. Rifa, kemarin.

Kata dia, terkait penyegelan kantor desa itu, mantan kepala desa telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya sehingga tidak ada masalah yang ditimbulkan.

Ipda Gusti mengatakan, berdasarkan keterangan dari mantan kepala desa, ia melakukan penyegelan kantor dikarenakan adanya surat perjanjian di atas materai 6000 yang tidak dilaksanakan kepala desa ketika terpilih.

“Saya tidak terlalu tanyakan soal kronologinya, yang pasti tidak ditemukan kerugian negara,” katanya.

Dalam kajian hukum pidana, seorang ahli hukum beri pendapat terkait salah satu poin kesepakatn tersebut, yakni soal “perjanjian pemberian komisi” dalam bentuk uang dengan besaran nilainya.

“Tidak benar secara hukum, karena kesepakatan (ini) masuk kategori jahat dan kesepakatan itu dapat dibatalkan,” tulis Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H., seorang ahli hukum jebolan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, kepada laman ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kantor Desa Botteng disegel oleh mantan kepala kesa lantaran tersangkut perselisihan perjanjian komitmen terhadap Kepala Desa Botteng M.Tahir, saat proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Juni 2019 lalu.

Dalam surat perjanjian tertanggal 22 Juni 2019 yang ditandatangani kedua bela pihak di atas materai 6000, menyebutkan beberapa poin yang harus dilaksanakan M. Tahir saat menjabat sebagai kepala desa.

Adapun komitmen yang telah disepakati ketika terpilih sebagai Kepala Desa Botteng periode 2019-2025 ialah:

1. Bendahara Desa/Kaur Keuangan dijabat oleh sudara Gunawan.

2. Sekretaris desa dijabat oleh saudara Hasmar.

3. Setiap pencairan ADD Tahap 1 dan 2, DDS Tahap 1,2 dan 3 akan mendapat Komisi sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

4. Perangkat Desa yang sudah ada, tidak akan dirombak terkecuali tidak sejalan dengan kita.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perjanjian tersebut tidak satupun ditunaikan oleh M. Tahir saat terpilih menjadi kepala desa. Sehingga mantan kepala desa, Hadrash melakukan penyegelan fasilitas umum itu.

Surat kesepakatan mantan Kepala Desa Botteng dan Kepala Desa terpilih. (Foto: Istimewa)

Dalam surat bermaterai itu, terdapat pula empat orang sebagi saksi, masing-masing Kepala Desa Kondo Selamin, Kepala Dusun Pao-pao Amrin, Ali Imran, dan Gunawan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Rosi mengatakan, terkait penyegelan kantor desa yang yang dilakukan oleh mantan kepala desa, itu merupakan pelanggaran hukum.

“Mestinya tindakan seperti itu tidak terjadi, tentu ini pelanggaran,” kata Rosi.

Ia mengatakan, dalam hal ini pihaknya belum dapat mengambil keputusan untuk menyikapi hal tersebut, karena belum ada perintah langsung dari pimpinan dalam hal ini Bupati Mamasa.

“Saya sudah menerima informasi adanya peristiwa itu,” katanya.

Bahkan, kata Rosi, pihaknya telah memanggil salah satu saksi yang ada dalam surat kesepakatan yang dibuat kedua bela pihak, tak lain adalah Kepala Desa Kondo Selamin.

“Intinya tindakan itu adalah pelanggaran hukum,” tandasnya.

WAHYUANDI

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR