Ketua KPU Mamasa, Suriani T. Dellumaja. (Foto: Frendy)

“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa mengampanyekan ‘kotak kosong’ kurang etis,” ujar Ketua KPU Mamasa.

TRANSTIPO.com, Mamasa – Ketua KPU Mamasa Suriani T. Dellumaja, membantah jika dirinya pernah mengatakan, mengampanyekan kotak kosong kurang etis, sebagaimana yang dimuat salah satu media cetak harian, tertanggal 26 Januari 2018.

Dengan adanya peryataan Ketua KPU Mamasa yang dimuat media harian itu, dengan sontak sejumlah natizen, pengguna akun facebook mengunggah foto berita tersebut, dan mengundang sejumlah komentar yang menyebut Ketua KPU Mamasa tak etis serta tidak netral.

Berdasarkan konferensi pers, Ketua KPU Mamasa, Suriani T. Dellumaja mengungkapkan, dirinya sama sekali tidak pernah mengatakan “mengampanyekan kotak kosong kurang etis karena tidak memberikan pengajaran politik kepada masyarakat”, sebagaimana dikutip dari salah satu media cetak yang memuat berita itu.

“Saya mengklarifikasi adanya pemberitaan yang dimuat salah satu media cetak, tertanggal 26 Januari yang lalu, yang seolah saya pernah mengatakan mengampanyekan kotak kosong itu tidak etis. Yang saya katakan adalah kotak kosong bukan peserta Pilkada, dan yang berhak melakukan kampaye pada saat Pilkada adalah pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU kabupaten,” jelas Suriani T. Dellumaja dalam sebuah konferensi pers di Kantor KPU Mamasa, Selasa, 30 Januari 2018.

Selain itu, Suriani mengaku, sudah menghubungi pihak media tersebut dan pihak media itu mengakui salah dalam mengutip pernyataan saat wawancara via telepon. Sehingga kembali menerbitkan berita sebagai bentuk klarifikasinya pada tanggal 30 Januari 2018.

Lebih jauh ia menjelaskan, mengenai kolom kosong pada Pilkada nantinya yang sesuai peraturan KPU.

“Pada surat suara akan disediakan kolom yang memuat foto pasangan calon tunggal dan satu kolom kosong. Dan, jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang ada maka boleh memilih atau mecoblos kolom kosong,” kata Suriani.

Lanjut ia mengatakan, pihak KPU selalu menyediakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bila tidak setuju dengan paslon yang ada.

“Boleh mencoblos kolom kosong,” sebut Suriani.

Tapi, katanya, yang berhak mensosialisakan adalah KPU. Tetapi jika ada masyarakat yang ingin mensosialisasikan kolom kosong boleh–boleh saja, tapi itu di luar dari aturan KPU.

“Dalam sosialisasi KPU nantinya, tentu tidak akan mensosialisasikan satu paslon saja, tapi akan mensosialisasikan bahwa dalam pemungutan suara di TPS masyarakat bebas memilih. Yang tidak setuju dengan paslon yang ada boleh mencoblos kolom kosong,” tutup Suriani.

FRENDY CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR