James: Calon Pemimpin Mamasa Saatnya Bicara Visi-Misi, Bukan Saling Hujat

910

TRANSTIPO.com, Mamasa – James Robert Pualillin—salah seorang dosen di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menuturkan keprihatinanya terhadap kondisi calon pemimpin Mamasa—saat ini—untuk lima tahun mendatang.

Ia mengungkapkan, calon pemimpin itu seharusnya sudah menyampaikan visi dan misinya untuk periode lima tahun ke depan, ketika ia dipercaya rakyat Mamasa jadi pemimpinya. Sehingga masyarakat tidak terjebak saling menghujat.

Menurut James, sampai saat ini, kita belum mendengar tentang program kerja riil yang ditawarkan—dan tentunya apa yang akan dikerjakan—dari sejumlah bakal calon yang akan maju di pemilihan bupati (Pilbub) 2018 mendatang jika ia dipercaya masyarakat Mamasa jadi pemimpinnya.

Dengan begitu maka masyarakat mengetahui apa tujuan para bakal calon untuk jadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

“Baru sekedar slogan- slogan kamuflase yang belulm jelas mau dibawa ke mana Mamasa lima tahun ke depan. Sementara, mengurus pemerintahan itu bukan sekedar membalikkan telapak tangan, atau cukup berkata sim salabim. Tidak begitu,” kata James Robert kepada laman ini via telepon, Senin malam, 11 September 2017.

James mengungkapkan, calon pemimpin harus tahu apa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan kita di daerah. Setelah hal tersebut sudah dipetakan, seorang pemimpin harus tahu memulai dari mana?

Sementara, kebutuhan publik banyak. Dan, yang harus diperhatikan adalah kebijakan yang memiliki dampak multiflier efek bagi sektor lain yang akan ikut bergerak.

“Makanya selalu saya utarakan, urus pemerintahan itu, bukanlah urus politik semata—terus-terusan. Proses kebijakan memang proses politik, tapi begitu proses politik (baca: Pilkada) selesai, maka yang bersangkutan harus tahu mau ke mana management pemerintahan akan dikelola,” ungkapnya.

Namun, kata James Robert, tidak sedikit figur—dalam pemerintahan misalnya—kadang tidak paham apa orientasinya ketika ia memerintah. Sehingga, meski anggaran besar tapi hasil tidak dirasakan manfaatnya oleh publik. Dan, yang lebih fatal lagi jika anggaran sudah kecil, yang kelola juga tidak paham hanya mampu bermain politik praktis.

Akibatnya birokrasi dipolitisir, anggaran dipolitisir. Semua yang terkait manajemen pemerintahan dipolitisir—mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

FRENDI CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR