Bantuan BNPB ke Mamasa Rp9,4 M untuk 574 Rumah Rusak Akibat Gempa

1063
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rivai (kanan) turut didampingi oleh Kepala BPBD Kabupaten Mamasa Labora Tandipuang (kiri) saat melayani pertanyaan Wartawan di halaman gedung Lantang Kada Nenek Mambi, Sabtu, 14 Februari 2021. (Foto: Sarman Sahuding)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Ungkapan Rivai dan Pasamboan dalam inti masalah yang sama tapi di waktu yang berbeda. Rivai bicara di Mambi pada 15 Februari 2021 dan Pasamboan berbicara di samping Aula Mini Mamasa kemarin, 27 April 2021, sekitar pukul 17.20 WITA.

Meski jarak dan tenggang waktu yang beda, keduanya menjelaskan perihal titik terang bantuan dana rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Diketahui, gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021 yang berpusat di Malunda, Kabupaten Majene. Gempa ini mengakibatkan kerusakan hingga ke Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

Di Kabupaten Mamasa sendiri, tak sedikit bangunan milik warga yang mengalami kerusakan serius.

Kerusakan fasilitas penting bagi warga masyarakat ini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rivai mengatakan, Kabupatan Mamasa (akan) mendapat bantuan dana rehabilitasi rumah yang rusak.

“Sesuai data yang kami terima, total 574 rumah yang rusak. Bantuan dari pusat, rusak ringan Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak berat Rp50 juta. Rumah yang rusak berat dananya akan ditransfer langsung kepada pemilik rumah yang bersangkutan,” ungkap Rivai.

Rivai mengatakan, data Kabupaten Mamasa paling cepat masuk dibanding dua kabupaten lainnya, Majene dan Mamuju.

“Sekarang sudah divalidasi dan dalam waktu dekat ini dananya cair di Kementerian Keuangan,” ujar Rivai di depan gedung Lantang Kada Nenek Mambi, Sabtu, 14 Februari.

Camat Tabulahan Usman Kadir membenarkan jika Kecamatan Tabulahan mendapat dana bantuan perbaikan rumah bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa.

“Yang kena bantuan 326 rumah di Kecamatan Tabulahan, tersebar di empat desa yang dapat bantuan rehab rumah,” sebut Usman Kadir di Mamasa pada Selasa malam, 27 April 2021.

Menurut Usman, pengusulan calon penerima diusulkan oleh pemerintah desa ke BPBD Kabupaten Mamasa untuk diverifikasi.

Terkait kejelasan data dan perkembangannya, Usman bilang, tanggal 29 April (Kamis, besok) akan ada pertemuan di Aula Mini Mamasa.

“Di sini akan dibahas penguatan dan penyampaian final berapa total bantuan dana yang didapat Kabupaten Mamasa dari BNPB Pusat,” terang Usman Kadir.

Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPNB Kabupaten Mamasa Pasamboan Pangloli menjelaskan secara gamblang terkait dana dari pusat, yang jika ditaksir keseluruhan sekitar Rp9,4 miliar itu.

“Sekarang ini pencairan oleh BNPB ke Kementerian Keuangan. Pencairannya dalam waktu dekat ini,” ujar Pasamboan.

Ia jelaskan, sesuai hasil rapat kami di Mamuju beberapa waktu lalu, sepakat pencairan ke rekening masyarakat dilakukan setelah lebaran.

“Walaupun kita di sini mayoritas Kristen, tapi kita satu paket pencairannya dengan Mamuju dan Majene,” kata Pasamboan Pangloli di Mamasa, Selasa, 27 April 2021.

Dikonfirmasi sekitar pukul 17.20 WITA, Pasamboan menjelaskan alasan pencairan bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa bumi, kita tidak mencurigai hal-hal yang lain tapi ini antisipatif sebelum terjadi.

“Biasa kan kalau mau hari raya, kalau ada uang di tangan lantas kita mau beli baju baru. Jadi ini membuka peluang. Kita sepakat dicairkan setelah lebaran.”

Alasan lainnya dijelaskan, ini juga meringankan beban teman-teman kami di Mamuju dan Majene dalam melaksanakan tugas, karena rehab rumah di bulan Ramadan itu sangat sulit karena puasa.

“Untuk Kabupaten Mamasa ada dua kecamatan yang kena bantuan, yakni Kecamatan Tabulahan dan Kecamatan Aralle,” ujar Pasamboan.

Masih Pasamboan, rumah yang rusak sebanyak 574: 56 rumah rusak berat, 96 rumah rusak sedang, dan 422 rumah rusak ringan.

Rusak ringan diberikan bantuan rehab sebesar Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak berat Rp50 juta.

“Rumah yang rusak ringan dan sedang, syarat pencairannya hanya berupa validasi by name by address, mencocokkan KTP dan KK, kalau cocok orangnya betul dan ada rencana biaya yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, dicairkan,” jelasnya lagi.

Ia tambahkan, RAB-nya kita validasi, kita lihat rumahnya betul atau tidak, ada masalah di lapangan atau tidak, dan tidak ada klaim rumahnya tidak rusak.

Setelah itu semua dipenuhi, ia tambahkan, lalu Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang terdiri dari Kepala desa (ketua), LKMD (sekretaris), Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh Adat selaku anggota.

“Kalau TPM sudah tanda tangan bahwa layak dicairkan maka kita cairkan 100 persen,” tegas Pasamboan.

Belum selesai sampai di situ, menurutnya, setelah cair dana ada tim tekhnis dari BPBD dan Tarkim yang mendampingi mereka (warga penerima bantuan).

“Masyarakat keliru, ini beda dengan bantuan rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pencairan dana kepada pemilik rumah yang kondisi rumahnya rusak berat yakni sebesar Rp50 juta, kata Pasamboan, pencairannya dilakukan dua kali, masing-masing Rp25 juta.

SARMAN SAHUDING

TINGGALKAN KOMENTAR