TRANSTIPO.com, Matra – Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju Utara melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D). Kegiatan tersebut belangsung di Aula Kantor Kajari Matra, Senin, 23 Agustus 2016. Turut hadir Sekda Mamuju Utara dan Kepala SKPD se-Mamuju Utara.
Kepala Kajari Mamuju Imanuel Rudi Pailang dalam sambutannya mengatakan TP4D merupakan tim internal kejaksaan yang diketuai Kasi Intel Kajari Mamuju Utara Jemi Pasande. TP4D bertujuan mengawal dan mengawasi pembangunan demi mengamankan penggunaan uang negara yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda).
Sebagai langkah preventif (pencegahan), pemda diminta proaktif berkordinasi serta bersedia diawasi TP4D sebelum dilakukan penegakan hukum secara represif (penindakan) manakala pencegahan tak efektif. Itu adalah pilihan terakhir (ultimum remedium) bilamana mengalami jalan buntu.
Setelah undang-undang otonomi daerah lahir, pemda punya peranan penting dalam pembangunan. Namun pada pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan, salah satunya akibat terjadinya korupsi yang dapat memperlambat perputaran roda ekonomi, meski semua sudah direncanakan dengan baik.
“Pembangunan tidak akan berjalan baik manakala pejabat lebih takut miskin daripada masuk penjara, sehingga mereka tak takut dan malu untuk korupsi. Padahal sistem birokrasi akan berjalan lancar bila korupsi bisa dicegah,” kata Kajari Mamuju Utara.
Sebagai ketua TP4D, Jemi Pasande meminta pemda tak ragu dan takut mengambil kebijakan (diskresi) asalkan tak bertentangan dengan aturan yang berlaku. “TP4D sudah jalan namun belum maksimal, sebab masih mengalami beberapa hambatan seperti minimnya pemahaman pemda dan SKPD tentang tupoksi TP4D. Kurangnya peran aktif SKPD yang didampingi dan keraguan pihak SKPD menyampaikan informasi anggaran serta lainnya,” kata Jemi.
Hadirnya TP4D disambut baik oleh pemda Mamuju Utara yang memerlukan pendampingan terhadap pengelolaan anggaran. Sebab saat ini pejabat pemerintah daerah gamang menggunakan anggaran karena takut tersandung korupsi, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi terhadap kinerja pembangunan yang tak maksimal. Hal itu diakui HM Natsir saat hadir mewakili pemda Mamuju Utara.
Uksin Djamaluddin sebagai utusan DPRD Mamuju Utara mengatakan sebagai lembaga mitra pemda, dirinya sangat apresiasi dan berharap jadi solusi akan persoalan penyerapan anggaran daerah. Ketua Komisi I DPRD Mamuju Utara ini berharap agar SKPD memanfaatkan DP4D untuk melaksankan pembangunan sebaik-baiknya.
ARHAM BUSTAMAN
