Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulbar H. Nasaruddin (kiri) sedang membuka Rapat Kerja LPJK Provinsi Sulbar, Mamuju, Jumat, 10 November 2017. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Tenaga terampil dan tenaga ahli bersertifikat untuk Jasa Konstruksi masih sangat kurang di Provinsi Sulawesi Barat.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulawesi Barat, Hasrat Lukaman saat melaksanakan Rapat Kerja Pengurus LPJK periode 2016–2020 di Hotel Walet, Mamuju, Jumat, 10 November 2017.

“Penguatan sektor jasa konstruksi lokal sangat diperlukan untuk daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), mengingat ujung tombak pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sulbar akan lebih maksimal dikerjakan oleh tenaga terampil dan tenaga ahli daerah. Walaupun Badan Usaha Jasa Konstruksi daerah cenderung tinggi dalam jumlah namun masih cukup rendah pada kualitas dan kinerja. Tentunya hal tersebut tidak baik untuk pembangunan infrastruktur di Sulbar,” katanya.

Untuk itulah, LPJK Provinsi Sulbar dituntut untuk benar-benar fokus melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan proporsional dan tidak tebang pilih, antara lain dengan menguatkan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, penguatan pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, dan penguatan pelaksanaan tugas sertifikasi.

Hasrat Lukaman berharap Rapat Kerja Pengurus LPJK bisa menghasilkan program kerja yang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja untuk pembangunan di Sulbar.

Sementara itu, Kadis PU Provinsi Sulbar H. Nasaruddin dalam sambutannya mengatakan, “Bergerak di bidang jasa konstruksi, tentu ada tahapannya. Mungkin kita harus mulai dari awal. Mulai dari yang paling kecil, kemudian naik meningkat dan mungkin nanti kita bisa menguasai pasar di Sulbar,” jelas Nasaruddin.

Nasaruddin juga menanggapi permasalahan perusahaan Jasa Konstruksi local. Ia mengibaratkan, “Perusahaan yang ada di Sulbar mungkin kapasitasnya masih di level satu, tapi karena punya teman, punya komunikasi, punya hubungan kepada orang-orang tertentu dan ingin mengerjakan pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya atau misalnya berada di level 5. Tapi perusahaannya masih di level satu. Akhirnya meminjam perusahaan dari luar,” ujarnya.

Lanjut Nasruddin, “Kenapa seperti itu? Karena mungkin memang perusahaannya yang belum memenuhi syarat. Terkait dengan keterampilan tenaga kerja konstruksi, ini sebenarnya sudah lebih satu tahun dari direktorat badan pengembangan jasa konstruksi di kementerian PU itu sudah menyerahkan satu unit mobil training. Hanya masalahnya memang, mobil itu rencananya akan diserahkan langsung oleh dirjen ke gubernur,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaan-pelaksanaan tender, banyak masalah-malasah yang dihadapi. Kadang-kadang masalah tenaga juga yang berbeda antara persepsi, persepsi pemilik proyek, persepsi panitia lelang, persepsi ULP sehingga ada masalah-masalah yang sering dialami terutama seperti yang didengar tahun ini. Ada beberapa paket pekerjaan yang terpaksa harus kembalikan untuk dievaluasi, dikembalikan ke panitia karena ada ketidak akuratan di oleh pokja di dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran rekanan.

“Ke depan kita akan coba bagaimana meminimalisir ini kalau perlu kita hilangkan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita melaksanakan, serius melaksanakan pelatihan-pelatihan, melakukan sertifikasi-sertifikasi. Intinya bahwa apa yang menjadi keluhan kita selama ini, mari kita susun melalui rapat kerja ini, kita bikin programnya, kapan, melaksanakan apa. Siapa nanti yang bertanggungjawab itu nanti kita bikin untuk matriksnya sehingga itu bisa kita nanti jabarkan di dalam pelaksanaan kegiatan ke depan,” ungkapnya.

Untuk tahun 2017 ini belum banyak anggaran yang bisa dialokasikan pemerintah Provinsi Sulbar karena usulan-usulan yang dilakukan oleh bidang jasa konstruksi itu belum terinci.

“Sehingga Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sulbar belum bisa memberikan anggaran yang maksimal. Diharapkan dalam Rapat Kerja Pengurus LPJK ini bisa dijadikan acuan dan kerja sama antar LPJK dengan Dinas PU khususnya Bidang Jasa Konstruksi untuk menentukan jenis kegiatan dan berapa kebutuhan yang dibutuhkan,” harap Nasaruddin.

ZULKIFLI

TINGGALKAN KOMENTAR