TRANSTIPO.com, Mamuju – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Sulawesi Barat tepat pada Sabtu, 22 September 2018. Dua tahun terakhir ini, tidak banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawes Barat (Sulbar) terkait memeriahkan ulang tahun.
Bisa dibilang hanya satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yakni Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulawesi Barat. Rapat paripurna ini dilaksanakan ruang rapat Kantor DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, Sabtu, 22 September 2018, tepat pukul 09.00 WITA.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Harun.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar (Enny) tampak hadir. Tampak pula sejumlah bupati, wakil bupati, ketua-ketua DPRD kabupaten se-Sulawesi Barat.
Terpantau, ada sekitar 500-an pejabat daerah lingkup Sulbar dan kabupaten serta tamu undangan memadati kantor dewan yang beralamat di Rangas baru, Simboro, Mamuju itu.
Hadir 23 Anggota Dewan
Dari pantauan kru laman ini, dari 45 orang Anggota DPRD Sulbar hanya 23 orang yang hadir di puncah HUT Sulbar ini. Termasuk hanya 2 pimpinan dewan yang hadir, yakni ketua Amalia Fitri dan salah seorang wakil ketua, Harun. Dua wakil ketua lainnya, Hamzah Hapati Hasan dan Munandar Wijaya tak tampak. Ketidak hadiran keduanya bisa dimaklumi sebab baru sepekan lalu ia masuk kantor kembali setelah hampir setahun diprodeo lantaran menjalani proses hukum oleh Kejati Sulselbar yang berujung bebas.
20 anggota dewan lainnya tak terkonfirmasi mengapa mereka tak hadir di puncak HUT kali ini. Janggal benar dipandang kursi-kursi anggota dewan yang kosong melompong, hampir setengah yang ada.
Seusai rapat paripurna, sekitar Pukul 11.30 WITA, Gubernur ABM dimintai pendapat perihal ketidakhadiran separuh anggota dewan ini. Ia hanya bilang, Alhamdulillah kita memberikan aspresiasi kepada anggota dewan yang masih mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
ABM tambahkan, alhamdulilah kita memang belum sesuai harapan, tapi kita sudah ada peningkatan. Ke depan kita akan fokus membangun infrastruktur baik darat, udara dan laut termasuk jaringan telkomunikasi.
‘’Sesuai data statistik, Sulawesi Barat mengalami peningkatan,” ujar Ali Baal Masdar.
PMII Mamuju Demo
Di puncak HUT Sulbar tahun ini, Pergerakan Mahasiswaa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manakarra Mamuju juga berpartisipasi dalam hari bersejarah provinsi ini dengan menggelar demonstrasi.
PMII ini berdemo tepat di pintu masuk Kantor DPRD Sulawesi Barat, Jalan Andi Pattana Endeng. Puluhan mahasiswa yang demo di pagi tadi.
Aksi demo mahasiswa ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Tampak jelas dalam barisan pengamanan demo kali ini adalah sosok Iptu Pol. Priyanto, SE. Lelaki 42 tahun ini adalah mantan Kapolsek Topoyo, Mamuju Tengah.
Mengapa mahasiswa PMII Mamuju demo? Alasan mereka, di HUT ke-14 Sulbar ini, roda pemerintahan selama 17 bulan di bawah kepemimpinan ABM-Enny dinilai gagal.
“Tujuh belas bulan ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan Sulbar tidak menunjukkan hal yang positif. Janji melanjutkan pembangunan yang digemborkan dalam kampanye hanya omong kosong,” sebut koordinator lapangan aksi, Heriansyah.
Tak hanya berorasi di tengah jalan di depan kantor dewan Sulbar. Mereka juga bagi-bagi selebaran yang isinya uraian tuntutan sikap.
Berikut tuntutan sikap PMII Cabang Manakarra Mamuju di ‘Sabtu bersejarah’ ini:
Sulbarku sayang Sulbarku malang—separuh jalan ABM-Enny gagal
Dirgahayu Provinsi Sulawesi Barat. Momentum ini tidak ada yang istimewa di kepemimpinan Gubernur Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Enny Anggraeni (ABM-Enny).
Tujuh belas bulan ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan Sulawesi Barat tidak menunjukkan hal yang positif, janji melanjutkan pembangunan yang digemborkan dalam kampanye hanya omong kosong. Bahkan rentang waktu berjalan dua tahun tidak nampak pembangunan fisik atau infrastruktur yang berarti untuk masyarakat Sulawesi Barat.
Janji kampanye untuk mensejahterakan rakyat hanya jadi pepesan kosong. Slogan Maju Malaqbi tidak sesuai harapan. Mirisnya lagi, Ali Baal Masdar dalam kepemimpinannya malah membuat sejumlah kontroversi yang justru memalukan, hanya menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah yang ia buat sendiri.
14 tahun Provinsi Sulawesi Barat bukannya Maju Malaqbi tapi menjadi Mundur dan Kacau, bahkan terkenalnya hingga tingkat nasional karena suatu kejadian yang memalukan. Seperti mogoknya petugas pelayanan RS Regional hingga ada korban jiwa, kesalahan membacakan teks Pancasila di HUT RI, empat pimpinan DPRD sempat berproses hukum, dan dugaan adanya mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar yang saat ini telah diproses hukum di Polda Sulbar.
Sebagai mahasiswa yang menjadi agen perubahan dan kontrol sosial, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menilai pemerintah yang dipimpin ABM-Enny terjadi kemunduran dan tidak berkembang, bahkan berjalan 17 bulan ini menunjukkan arah kegagalan, karena tidak adanya kemajuan, baik secara fisik maupun nonfisik, jauh dari kata adil dan makmur.
Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintah ABM-Enny, seperti tidak ada pembangunan fisik dan insfstuktur yang kelihatan. Serapan anggaran hanya 35% padahal sudah triwulan 3, ini juga akibat dari sejumlah proyek gagal tender dan tidak ada pekerjaan berjalan.
Tampak disharmoni di Pemprov Sulbar antara Gubernur Ali Baal Masdar dan Wagub Enny Anggraeni, koordinasi tidak berjalan dalam sejumlah kebijakan dan program. Tugas pengawasan tampak tidak berjalan. Disharmoni juga tampak antara Gubernur dan DPRD Sulbar, dimana jarang sekali untuk hadir secara langsung berhadapan legislatif sebagai perwakilan rakyat Sulbar pada momen-momen sidang paripurna.
Mirisnya lagi, adanya dugaan mafia proyek di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat yang harus dijawab Pemprov Sulbar sebagai komitmen dari tujuan Zero Corruption. Kemudian yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai yaitu GTT dan PTT belum dibayarkan.
Janji-janji jangan hanya tinggal janji, rakyat menjerit, kebutuhan sulit pemerintahan asik sendiri. Untuk itu, penting bagi kami PC PMII Mamuju mengabarkan dan mengajak semesta rakyat Sulbar;
- Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus setiap OPD Lingkup Pemprov Sulbar.
- Meminta KPK untuk melakukan audit khusus di Provinsi Sulawesi Barat.
- Lakukan pemerataan pembangunan di semua kabupaten, jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu.
- Mendesak ABM-Enny memperjuangkan nasib tenaga kontrak K2 menjadi CPNS.
- Bangun fasilitas untuk ODKM (Orang Dengan Keterbelakangan Mental).
- Tuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga buah kelapa sawit. (Korlap Aksi Heriansyah)
Eksponen Pejuang Sulbar ‘Marah’
Semua yang hadir di gedung DPRD Sulbar sudah selesai maka siang. Sudah banyak tamu undangan yang pulang ketika selusinan eksponen pejuang Sulbar berdiri di mengikuti susunan takik tangga lantai dasar di kantor dewan itu.
Ini liputan menarik untuk sejumlah wartawan/jurnalis. Siapa saja eksponen pejuang yang bediri lalu berseru itu? Tokoh pejuang itu antara lain, Rahmat Hasanuddin, Mujirin M. Yamin, Ansar Hasanuddin, Naharuddin, Muhammad Hamzih, Imran Kaljubi, Harun, Masram, dan masih banyak lagi.
Peran Abdul Rahim di sini adalah moderator sekaligus juru bicara ‘demo’ susulan ini. Rahim yang juga legislator Sulbar ajak tokoh-tokoh tertentu untuk orasi di depan belasan awak media.
Salah satu alasan mereka marah—sebutlah begitu—adalah panitia HUT Sulbar tahun ini tak menyiapkan ruang bagi eksponen pejuang untuk membacakan sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat—lazimnya di tahun-tahun sebelumnya.
Sulit untuk tak menyebut mereka marah. Dari wajah-wajah mereka, eksponen ini, tampak kusut, kusam—kecuali tokoh utama Rahmat Hasanuddin dan Abdul Rahim yang kerap menyunggingkan senyum.
Baca: Mengapa Eksponen Pejuang ‘Marah’?
ARISMAN SAPUTRA/SARMAN SHD
