TRANSTIPO.com, Mamuju – Dulu, saat awal masyarakat awam dengar kata stunting, yang dipahami adalah kurang gizi. Busung lapar. Makna stunting kemudian dikenalkan bukan itu saja. Ada pengertian khusus apa itu stunting.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh gizi buruk, di mana anak tidak mencapai tinggi badan ideal sesuai usianya sehingga secara fisik, pertumbuhannya terhambat.
12 langkah yang bisa ibu lakukan untuk mencegah stunting yang bisa dimulai dari rumah, antara lain:
Mengoptimalkan asupan gizi ibu selama kehamilan; Pemberian ASI eksklusif hingga anak berusia 6 bulan; Mengenalkan MPASI sehat dan bergizi seimbang setelah anak berusia 6 bulan;
Rutin mengonsumsi susu berkualitas yang khusus diformulasikan untuk anak; Memberikan makanan bergizi seperti sayur, buah, protein hewani, dan karbohidrat;
Menghindari makanan dan minuman yang mengandung gula berlebih; Memberikan stimulan dan interaksi yang cukup kepada anak;
Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi; Rutin memeriksakan kesehatan anak ke Puskesmas atau dokter;
Mengikuti program imunisasi sesuai jadwal; Mengajak anak untuk berolahraga dan beraktifitas fisik;
Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat anggaran dari APBN untuk percepatan penanganan stunting sebesar Rp208,98 miliar. Lebih besar anggarannya daru tahun 2022 yakni Rp148,6 miliar.
Dengan anggaran yang begitu besar, angka stunting di Sulbar harus turun atau paling tidak bergeser dengan predikat angka stunting tertinggi kedua di Indonesia tahun 2023.
Karena itulah semua pihak terus bergerak. Angka harus turun, anggaran harus terserap, habis.
Kamis, 14 September, di Aula Mapolda Sulbar, para pihak berkumpul. Forkopimda Sulbar hadir. Inti kegiatan yang diinisisasi Polda Sulbar adalah peluncuran aplikasi Si Centing Siamasei: sebuah sistem informasi untuk mendeteksi masalah stunting pada anak-anak balita yang merujuk pada perkembangan fisik.
Banyah pihak yang hadir. Salah satunya adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra dan Presiden Manakarra Aktivis Club (MAC) Mamuju.
Kedua pimpinan lembaga ini, Ketua HMI Manakarra adalah Ansar dan Preaiden MAC adalah Yoga S. Bahri, memberi catatan kritis terhadap kegiatan di aula Mapolda Sulbar tersebut — gerak cepat deteksi dan penanganan stunting di Sulbar.
“HMI Manakarra menyayangkan kepada panitia launching aplikasi Si Centing Siamasei sebagai alat menanganan penurunan stunting di ruangan aula Polda Sulawesi Barat yang tidak memberikan ruang sesi tanya jawab kepada tamu undangan,” kata Ansar dalam keterangannya.
Perlu kita ketahui, tambah Ansar, bersama dengan sekian banyak para tamu undangan yang hadi kemungkinan yang paham soal stunting paling hanya persentase 30% yang 70% tidak paham.
“Kita diundang hadir hanya semacam tim hore-hore pekerjaan hanya tepuk tangan saat setelah sambutan orang-orang elit,” kata Ansar.
Menurut Ansar, banyak yang harus kita evaluasi bersama soal penanganan stunting ini, termasuk banyaknya anggaran yang digelontorkan setiap tahun.
“Justru dengan anggaran besar meningkat angka stunting, termasuk juga soal paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa stunting ini misterius dapat dihitung persentase sekian setelah turun lapangan,” katanya.
Menurut Ansar, itu tidak bisa dibuktikan secara data, dan ia menduga, ini adalah produk nasional yang hampir sama persis dengan Covid-19 yang hingga hari ini masih jalan BLT di desa-desa.
“Hal-hal beginilah yang harus dijawab oleh orang yang paham soal stunting di forum istimewa tersebut, termasuk juga langka dan strategi serta pengaplikasian penganan penurunan stunting yang harusnya kita perani bersama,” tegasnya.
Yoga S. Bahri juga kritik kegiatan tersebut. Yoga katakan, seharusnya masyarakat diberi tau, diundang untuk tau dan diberi kesempatan bertanya apa yang ingin mereka ketahui.
“Jangan ditutup-tutupi. Termasuk anggaran pengelolaan penanganan stunting itu berapa, digunakan apa saja, dan lain sebagainya,” ujar Yoga di Mamuju, Kamis, 14 September.
Ia juga sampaikan, pemerintah mesti memberikan data bahwa target penurunan stunting tahun ini berapa persen? “Kan, harus ada standar untuk mengejar itu,” kata Yoga.
Yoga beri masukan, perlu pelibatan masyarajat secara besar-besaran. “Duta stunting, misalnya,” katanya.
Ia juga usulkan pemerintah provinsi perlu menyediakan ruang semacam Forum Discussion Group (FGD). “Kita perlu dengar masukan masyarakat,” ujar Yoga.
Semakin sering gerak cepat mengejar di mana titik stunting berada, semakian besar anggaran terserap.
SARMAN SAHUDING
