TRANSTIPO.com, Mamuju – Penggunaan LPG non subsidi jadi prioritas pertama bagi kalangan ASN. Pemprov Sulbar bersama PT Pertamina (Persero) menyosialisasikan pemakaian LPG non subsidi ukuran 5,5 kg, Selasa, 17 Oktober 2017.
Sosialisasi pemakaian LPG atau elpiji ukuran 5,5 kg ini diselenggarakan di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar.
Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM), Kepala Dinas ESDM Sulbar Amri Ekasakti selaku penanggung jawab kegiatan, perwakilan PT Pertamina Isfahani sekaligus Domestik Gas Region Maneger VII (Pimpinan Unit Bisnis LPG Sulawesi), dan Pegawai Negeri Sipil atau ASN lingkup Pemprov Sulbar.
Seusai acara sosialisasi, ABM bicara kepada wartawan, katanya, sejak awal kita sudah mengeluarkan surat ederan agar ASN di Sulbar menggunakan LPG non subsidi.
“Kita sudah mengeluarkan himbauan agar ASN di Sulbar menggunakan LPG yang non subsidi,” kata ABM.
Gubernur Sulbar ini menyebut bahwa ASN itu sudah berpenghasilan tinggi, jadi tidak mesti harus menggunakan LPG yang disubsidi oleh pemeritah atau LPG yang berukuran 3 kg itu.
Apalagi, katanya, Negara kita membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga tentu diharapkan kepada ASN yang sudah mengetahui hal ini agar memberitahu kepada yang lain agar tidak menggunakan lagi LPG yang bersubsidi.
Adakah sanksi bagi oknum ASN Sulbar jika terbukti masih pakai LPG bersubsidi?
“Ya, untuk sekarang tidak ada paksaan, namun ke depan kita akan buat aturan bahwa ASN harus memakai LPG yang non subsidi,” jawab ABM.
Gubernur juga minta, “Bukan hanya ASN, masyarakat yang berpenghasilan besar sudah semestinya menggunakan LPG yang non subsidi. Dan, saya yakin ke depan ASN di Sulbar akan sadar dengan sendirinya untuk menggunakan gas LPG 5,5 kg itu.”
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Amri Ekasakti mengatakan, anggaran subsidi gas LPG itu jumlahnya sekitar Rp 30 triliun.
Jadi, kata Amri, bayangkan jika anggaran subsidi itu dipakai membangun yang lain, dan bayangkan jika itu dipakai di Sulbar misalnya.
“Untuk menggunakan sebagian dana dari Rp 30 triliun itu, maka perlu memang ASN menggunakan LPG yang non subsidi. Karena setelah kami turun ke lapangan, banyak sekali ASN yang menggunakan LPG yang subsidi padahal itu diperuntukkan untuk orang miskin,” terang Amri Ekasakti.
Hal lain yang kami dapatkan juga di lapangan, jelas Amri, ada juga alasan mereka tak pakai LPG ukuran 12 kg karena selain berat harganya juga cukup mahal.
“Maka dengan itulah, salah satu solusinya ya kami mendatangkan gas LPG 5,5 kg yang non subsidi. Selain sederhana, harganya tidak terlalu mahal,” tutup Amri Ekasakti.
ARISMAN SAPUTRA
