TRANSTIPO.com, Mamuju – Dugaan pemalsuan tanda tangan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada saat pencairan dana bantuan partai politik (parpol) di Pemprov Sulbar beberapa bulan lalu, telah ditanggapi oleh para pihak yang berkompeten.
Siang tadi, Jumat, 16 November 2018, sekitar pukul 14.16 WITA, telah dikonfirmasi kepada Ketua DPW PPP Provinsi Sulbar Fahmi Massiara melalui short message service (sms) ke nomor ponsel pribadi Fahmi Massiara.
Meski beliau tak menanggapi langsung sejumlah pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau, tapi dalam selang waktu tak lama Sekretaris DPC PPP Kabupaten Majene Hasrapuddin tiba-tiba mengontak kru laman ini.
Hasrapuddin menjelaskan, benar kami sudah datang ke Polda Sulbar untuk mengklarifikasi atas laporan itu di bagian pelaporan Polda, dan setelah itu kami tidak tahu lagi kelanjutannya.
“Kita kan di pihak parpol, dan masalah ini kita sudah sampaikan kepada pak Sekjen (Sekjen DPP PPP, red) di Jakarta, karena memang hal begini ditangani langsung pak Sekjen,” kata Sekretaris DPC PPP Kabupaten Majene Hasrapuddin dalam penjelasannya melalui sambungan telepon tanpa kabel siang tadi, sekitar pukul 14.22 WITA.
Ia menambahkan, saat ke Jakarta itu pun saya ikut. “Begitu pula ketika kami klarifikasi ke Polda Sulbar, saya juga ikut,” aku Hasrapuddin.
Ia benarkan bahwa telah ada laporan dugaan pemalsuan tanda tangan pengurus kabupaten dan itu yang menjadi bahan laporan DPC PPP Polman ke Polda Sulbar, beberapa bulan lalu.
Ia menduga bahwa, perihal laporan ke Polda tentang dugaan pemalsuan itu sangat terkait dengan kisruh partai beberapa waktu lalu. “Kemarin memang ada insiden atau gejolak di partai,” katanya.
Kebenaran laporan ke Polda Sulbar tersebut telah dikonfirmasi kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Polman melalui layanan percakapan aplikasi WhatsApp pada Jumat sore. Tapi hingga tulisan ini dibuat, pertanyaan yang diajukan kepada pimpinan PPP Polman itu belum ditanggapi.
Sinyal tak terang benderang datang dari legislator Kabupaten Polman, Ilham. Wakil partai PPP di parlemen Polman ini bersedia menjawab apa yang ditanyakan kru laman ini, Jumat sore tadi.
“Saya tidak mengikuti perkembangan terkini. Mengenai perihal yang ditanyakan, saya baru dengar,” begitu jawab Ilham kepada kru laman ini.
Ketika ditanyakan pada posisi jabatan apa dirinya di DPC PPP Polman? Dengan benderang ia bilang begini: “Inilah yang saya tidak mengerti. Sampai detik ini saya tidak pernah diberi penyampaian berupa surat maupun berupa SK berkaitan dengan jabatan. Saya hanya punya kartu anggota sebagai kader pak.”
Perihal laporan dugaan pemalsuan tanda tangan itu, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulbar AKBP Mashura pada Jumat siang, sekitar pukul 15.20 WITA, melalui aplikasi WhatsApp AKBP Mashura mengatakan, “Saya tanyakan dulu ya.”
Dilayangkan pula pertanyaan kepada Kepala Kesbangpol dan Linmas Daerah Pemprov Sulbar Rahmat Sanusi, masih di Jumat sore tadi. Beliau mengapresiasi pertanyaan itu dengan menulis pendek saja: “Nanti di Mamuju saya infokan dinda.”
SARMAN SHD
