TRANSTIPO.com, Mamuju – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar kedatangan tamu dari Senayan pada Jumat sore, 4 November 2016. Tamu yang dimaksud adalah Anggota DPD RI Muhammad Asri Anas.
Di Kantor KPU Sulbar, Asri Anas disambut hangat oleh Usman Suhuriah beserta jajaran KPU Sulbar.
Pertemuan ini dikemas dalam sebuah acara dialog. Selain Asri dan Usman, hadir pula Mursalim, Adi Arwan Alimin (keduanya komisioner KPU), Rahmat Sanusi (Kepala Kesbanpol Sulbar), Sofyan (Biro Pemerintahan Sulbar), Busran Riandy (Ketua Bawaslu Sulbar), dan beberapa tamu lainnya.
Usman Suhuriah mengantar pertemuan itu dengan mengatakan, “Kami akan menjelaskan seluruh tahapan Pilgub Sulbar baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, serta prosedur-prosedur yang ada yang dilandasi dengan pengawasan untuk dijadiakan acuan oleh Senator kita untuk dibawa ke Senayan.”
Ada beberapa hal yang sangat hot diperbincangkan saat ini seperti KTP electeonik. Jelasya bahwa orang yang tidak memiliki KTP electronik itu tidak bisa memberikan hak pilihnya.
“Sesuai aturan, hanya yang memiliki KTP elektronik yang berhak memilih hak suara pada Pilgub Sulbar. Tambahannya, warga yang sudah melakukan perekaman dan mendapat surat rekomendasi dari kantor Dukcapil bisa ikut memilih. Dan, meskipun ada yang memenuhi syarat jika tidak melakukan perekaman maka dirinya tidak bisa diberikan surat rekomendasi,” papar Usman.
Dari keseluruhan yang ada di Sulbar, masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik itu masih di atas angka ribuan.
“Kami harapkan adanya dukungan perwakilan kita yang ada di Senayan untuk memberikan masukan-masukan kepada kita semua,” harap Usman.
Asri Anas menjelaskan, “Ke depan, mejelang Pilgub Sulbar ada beberapa masalah terbesar yang akan kita hadapi. Salah satunya warga yang tidak memiliki KTP elektronik tetapi cukup umur untuk memilih.
“Kondisi partisipasi politik di Sulbar itu sangat rendah, itu salah satu yang menjadi kendala buat kita. Kita juga akan dihadapkan dengan permasalahan data pemilih,” kata Asri Anas.
Lanjut Asri Anas, yang juga menjadi kendala sekarang ini karena pejabat sendiri ikut mengkampanyekan suatu pasangan calon.
“Kemarin di salah satu kabupaten, saya sempat cerita-cerita dengan beberapa kepala desa, bahwa dirinya mengatakan bantu kami pak, karena kami tidak enak menolak jika ada tim sukses yang datang dan membawa nama bupati kami. Otomatis kami tidak bisa menolak dan membantah bupati kami,” jelas Asri Anas.
ANDI ARWIN
