Warga sedang mengambil e-KTP di Kantor Capil Polman, Senin, 26 September 2016. (Foto: Burhanuddin HR)

TRANSTIPO.com, Polman – Tersiar kabar bahwa tiga kepala desa di Kecamatan Tutar ‘perintahkan’ warga di desanya untuk urus KTP elektronik di Kantor Catatan Sipil Polman.

Sementara warga yang tinggal di tiga desa di Tutar itu sangat jauh. Untuk menjangkau kantor catatan sipil di ibukota Polman, harus jalan kaki dan melintasi wilayah Kabupaten Majene.

Hal ini yang membuat legislator Nasdem di DPRD Sulbar berang alias marah. “Ini tidak benar. Kasihan ratusan rakyat miskin harus menempuh perjalanan jauh melewati lembah, sungai dan perbukitan terjal untuk sampai ke Polewali hanya untuk berfoto. Mestinya Capil yang memboyong peralatannya ke Tutar. Jangan rakyat yang disusai,” jelas Abdul Rahim, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar di Polewali, Senin, 26 September 2016.

Kepala Desa Besoangin Induk, Hamzah, mengatakan “Sekitar 100 orang warga saya yang datang di Pekkabata, Polewali, hanya untuk urus KTP elektronik. Mereka bermalam dua hari, jadi tidak kurang biayanya persatu orang Rp 200 ribu. Untung karena urus KTP gratis, dan juga tak diwajibkan bayar pemeriksaan golongan darah yang dibayar Rp 15 ribu perorang. Tapi cukup melelahkan karena kami lewat Majene. Kalau kami lewat ibukota Tutar jaraknya cukup jauh, jalan juga rusak parah,” kata Hamzah.

Terpisah, Kepala Kantor Capil Polman, Burhanuddin Nonci, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin sore, 26 September 2016, mengatakan, “Kalau ada perlu pak dipercepat saya mau shalat ashar, Masjid sudah bunyi. Saya tak mau tertinggal satu rakaat,” kata Burhanuddin.

Tentang pengurusan KTP baru 3 warga desa di Tutar, Burhanuddin menjelaskan, “Kami ingin ke Tutar, langsung ke rakyat. Hanya susah online di sana karena tidak ada jaringan. Juga kami tak punya mobil operasional. Tapi karena menjelang Pilgub sehingga kami berupaya mencari solusi kerjasama kepala desa agar bisa mengantar warganya secara serentak kita layani. Seperti Desa Besoangin Induk, Besoangin Utara dan Desa Ratte Kecamatan Tutar. Kita gratiskan.”

Masih kata Burhanuddin Nonci, “Kalau DPRD mau anggarkan mobil operasional tahun mendatang, insya Allah kami akan kunjungi ke sana. Contoh di Mateng dan Matra, mereka sudah punya kendaraan khusus e-KTP sehingga mereka sampai ke desa-desa terpencil layangi rakyat yang mau ber-KTP. Di Polman itu yang jadi hambatan dan kendala mobil operasional dan jaringan,” katanya.

BURHANUDDIN HR

TINGGALKAN KOMENTAR